PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan program strategis untuk percepatan pembangunan desa. Mulai tahun 2026, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana hingga Rp500 juta guna mendukung pembangunan infrastruktur dan jalan produksi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat desa.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalteng dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Dana tersebut akan dikucurkan sebagai bagian dari program khusus yang dirancang untuk memperkuat konektivitas dan mendongkrak perekonomian lokal.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengungkapkan, program ini merupakan implementasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengakselerasi pembangunan di daerah pedesaan.
“Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana antara Rp250 juta sampai Rp500 juta. Untuk kabupaten/kota juga disiapkan Rp100 juta hingga Rp150 juta. Nantinya, kabupaten harus menginventarisasi kebutuhan sesuai prioritas,” jelas Edy dilansir dari Kalteng Pos, Selasa (15/7).
Ia menyebut, program ini lahir dari berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Semua usulan dari Musrenbang sudah kita catat. Sekarang kita minta kabupaten/kota menyiapkan data agar masuk dalam perencanaan APBD 2026,” tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang baik diyakini akan memperlancar arus barang dan jasa, terutama hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi basis ekonomi Kalteng.
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa dan mendorong perekonomian lokal,” tandasnya. (zia/ans)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan program strategis untuk percepatan pembangunan desa. Mulai tahun 2026, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana hingga Rp500 juta guna mendukung pembangunan infrastruktur dan jalan produksi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat desa.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalteng dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Dana tersebut akan dikucurkan sebagai bagian dari program khusus yang dirancang untuk memperkuat konektivitas dan mendongkrak perekonomian lokal.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengungkapkan, program ini merupakan implementasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengakselerasi pembangunan di daerah pedesaan.
“Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana antara Rp250 juta sampai Rp500 juta. Untuk kabupaten/kota juga disiapkan Rp100 juta hingga Rp150 juta. Nantinya, kabupaten harus menginventarisasi kebutuhan sesuai prioritas,” jelas Edy dilansir dari Kalteng Pos, Selasa (15/7).
Ia menyebut, program ini lahir dari berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Semua usulan dari Musrenbang sudah kita catat. Sekarang kita minta kabupaten/kota menyiapkan data agar masuk dalam perencanaan APBD 2026,” tegasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang baik diyakini akan memperlancar arus barang dan jasa, terutama hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi basis ekonomi Kalteng.
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa dan mendorong perekonomian lokal,” tandasnya. (zia/ans)
