PALANGKA RAYA-Permasalahan
stunting masih menjadi persoalan di Kalteng, lantaran menduduki peringkat
kelima se-Indonesia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng meminta kepada
perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di Kalteng ini turut terlibat dalam pencegahan stunting.
Sekda Kalteng
Fahrizal Fitri mengungkapkan, berkenaan stunting tidak hanya tanggung jawab pemprov
saja, melainkan juga tanggungjawab seluruh kabupaten/kota se-Kalteng. Untuk
itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
stunting menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan.
“Karena stunting
ini tidak hanya bagaimana menanganinya saja, tetapi program-program pemerintah
juga harus mengarah kepada pencegahan stunting,†ungkapnya, belum lama ini.
Dijelaskannya,
menyelesaikan masalah stunting ini harus melibatkan seluruh stakeholder termasuk PBS. Pihaknya sudah
melibatkan pihak asosiasi pengusaha kelapa sawit dan asosiasi yang berada
dibidang perhutanan. Yang pasti, daerah yang menjadi lokus intervensi
stunting.
“Keterlibatan
mereka (PBS, red) seperti
memperbaiki gizi dan sanitasi permukiman di wilayah perusahaan,†jelas Fahrizal
kepada awak media.
Selain itu, dari
sisi penganggaran Pemprov Kalteng juga betul-betul perhatikan. Bahkan,
tambahnya, setiap perangkat daerah (PD) harus memiliki anggaran untuk
penanganan stunting ini. “Sehingga masalah ini (stunting,red) tidak hanya
menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) saja, melainkan seluruh PD,â€
pungkasnya. (abw/ari/nto)