PALANGKA RAYA-Unsur
pimpinan DPRD Kalteng menggelar kunjungan kerja (kunker), terkait pembangunan
infrastruktur ke Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang dipimpin Ketua DPRD
Kalteng Wiyatno.
Dijelaskannya,
percepatan pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan dan berbagai
fasilitas publik lain, menjadi target penting kebijakan pembangunan daerah
Kalteng baik yang dilakukan oleh pihak eksekutif bersama legislatif, dunia
usaha dan para pemangku kepentingan (red,stakeholders).
Selain itu,
pembangunan infrastruktur merupakan unsur elemen roda penggerak pertumbuhan
ekonomi. Infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan
daerah, karena secara ekonomi makro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur
akan mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam
konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur juga akan
berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.
“Infrastruktur
sangat berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan
kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan
fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga
kerja,†jelasnya, kepada Kalteng Pos, Senin (17/2).
Menurutnya, infrastruktur
yang dibangun pada ruas Jalan A Saleh dan jembatan layang menghubungkan Kota
Pangkalan Bun dan Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) yang telah diresmikan
oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Sabtu,15 Februari 2020 di Kobar dan pembangunan
ruas jalan Pangkalan Bun-Kumai dan dermaga penyeberangan ferry di Desa Sei
Kapitan, Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar.
“Sebagaimana
hasil kunker yang dilaksanakan DPRD Provinsi Kalteng yakni Ketua DPRD dan
Komisi IV) pada 12-15 Februari 2020
lalu, merupakan progres sebagai tindak
lanjut pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan tugas dan fungsi melayani dan
menyejahterakan masyarakat Kalteng,†tutur Wiyatno.
Selain itu
jelasnya, kebijakan proyek pembangunan pemda Kalteng yang diarahkan pada upaya
mewujudkan keterpenuhan hajat hidup orang banyak, membuka konektivitas dan
keterisolasian antar daerah serta mendorong gerak pertumbuhan ekonomi masyarakat,
menjadi sangat penting dan menjadi agenda yang harus diprioritaskan.
Pihak eksekutif yang
bertugas sebagai eksekutor kebijakan pembangunan daerah diharapkan mampu
memprioritaskan kebijakan pembangunan pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan
menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak bagi masyarakat di semua wilayah
Provinsi Kalteng yang meliputi 14 kabupaten/kota.
“Permasalahan
yang dihadapi masyarakat menyangkut kebutuhan pembangunan infrastruktur pada 14
kabupaten/kota harus mampu dijawab secara berkesinambungan dan berkeadilan,
sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya dirasakan pada satu daerah saja
tetapi dirasakan oleh semua masyarakat Kalimantan dari Barat-Timur,
Utara-Selatan dan Tengah,†bebernya.
Kembali
dijelaskan Politisi PDI Perjuangan tersebut, proyek pembangunan ruas jalan
Pangkalan Bun-Kumai, pembangunan jembatan layang Pangkalan Bun-Kolam dan pembangunan
dermaga Sei Kapitan, merupakan proyek penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Legislatif
sangat mendukung kebijakan tersebut, ruas Jalan Pangkalan Bun-Kumai yang telah
fungsional akan menunjang kelancaran arus orang, barang dan lainnnya ke wilayah
pelabuhan Laut Panglima Utar, sebagaimana hasil pemantauan kunker DPRD, demikian
pula dermaga penyeberangan ferry Sei Kapitan diharapkan dapat membantu
kelancaran penyeberangan arus orang, barang dan lainnya dari Desa Sei Kapitan
dan desa sekitarnya yang dibelah oleh Sungai Kumai,†pungkas Wiyatno. (pra/ari/nto)