PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengawasan elpiji subsidi dan BBM di Kalimantan Tengah (Kalteng) kini diperketat. Pemprov Kalteng mengambil langkah tegas untuk mencegah penimbunan elpiji dan BBM yang berpotensi memicu kelangkaan di masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan, distribusi elpiji subsidi harus tepat sasaran, namun masih ditemukan praktik penyalahgunaan di lapangan. Kondisi ini membuat pemerintah tidak tinggal diam.
“Elpiji subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Tapi masih ada praktik penimbunan dan penyalahgunaan, ini jadi perhatian utama kami,” kata Agustiar, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, pengawasan dilakukan untuk memastikan pasokan energi tetap aman di tengah tekanan ekonomi akibat dinamika global.
“Kalau ditemukan penimbunan, akan kami beri sanksi tegas. Bahkan kami rekomendasikan pencabutan izin bagi yang terbukti melanggar,” tegasnya.
Tak hanya elpiji, distribusi BBM juga menjadi fokus pengawasan karena dinilai rawan praktik serupa.
“Kami juga berharap masyarakat dan rekan-rekan wartawan ikut berperan. Laporkan jika ada indikasi penimbunan, dan pemerintah akan memberikan apresiasi,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus melindungi hak masyarakat penerima subsidi.
“Yang terpenting distribusi berjalan baik dan tepat sasaran. Itu yang terus kami upayakan,” pungkasnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengawasan elpiji subsidi dan BBM di Kalimantan Tengah (Kalteng) kini diperketat. Pemprov Kalteng mengambil langkah tegas untuk mencegah penimbunan elpiji dan BBM yang berpotensi memicu kelangkaan di masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan, distribusi elpiji subsidi harus tepat sasaran, namun masih ditemukan praktik penyalahgunaan di lapangan. Kondisi ini membuat pemerintah tidak tinggal diam.
“Elpiji subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Tapi masih ada praktik penimbunan dan penyalahgunaan, ini jadi perhatian utama kami,” kata Agustiar, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, pengawasan dilakukan untuk memastikan pasokan energi tetap aman di tengah tekanan ekonomi akibat dinamika global.
“Kalau ditemukan penimbunan, akan kami beri sanksi tegas. Bahkan kami rekomendasikan pencabutan izin bagi yang terbukti melanggar,” tegasnya.
Tak hanya elpiji, distribusi BBM juga menjadi fokus pengawasan karena dinilai rawan praktik serupa.
“Kami juga berharap masyarakat dan rekan-rekan wartawan ikut berperan. Laporkan jika ada indikasi penimbunan, dan pemerintah akan memberikan apresiasi,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus melindungi hak masyarakat penerima subsidi.
“Yang terpenting distribusi berjalan baik dan tepat sasaran. Itu yang terus kami upayakan,” pungkasnya. (adr)
