PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Memastikan efisiensi anggaran akan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Salah satu langkah yang dipilih adalah memangkas anggaran kegiatan seremonial yang dinilai menyerap dana cukup besar.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, mengatakan rapat atau pertemuan yang biasanya digelar di hotel akan dikurangi. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong pemanfaatan pertemuan daring untuk menghemat biaya.
“Kalau bisa lewat Zoom, kita lakukan lewat Zoom. Kegiatan di hotel akan kita kurangi sebagai bagian dari efisiensi anggaran,” katanya, baru-baru ini.
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini lahir dari kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya maksimal.
Karena itu, Pemprov bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan analisis menyeluruh terhadap struktur RAPBD 2026.
“Kalau ada alokasi yang terlalu besar, ya dikurangi. Tapi kalau ada kebutuhan yang sifatnya mendesak, tetap akan kita tambahkan,” jelasnya.
Selain pos kegiatan seremonial, Pemprov Kalteng juga menyoroti tunjangan pejabat eselon II dan III yang kemungkinan turut disesuaikan. Namun Edy menegaskan, gaji ASN tidak akan mengalami pemotongan.
“Yang dibicarakan itu tunjangan, bukan gaji. Karena tunjangan sifatnya untuk mendukung kinerja pejabat,” ujarnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Memastikan efisiensi anggaran akan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Salah satu langkah yang dipilih adalah memangkas anggaran kegiatan seremonial yang dinilai menyerap dana cukup besar.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, mengatakan rapat atau pertemuan yang biasanya digelar di hotel akan dikurangi. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong pemanfaatan pertemuan daring untuk menghemat biaya.
“Kalau bisa lewat Zoom, kita lakukan lewat Zoom. Kegiatan di hotel akan kita kurangi sebagai bagian dari efisiensi anggaran,” katanya, baru-baru ini.
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini lahir dari kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya maksimal.
Karena itu, Pemprov bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan analisis menyeluruh terhadap struktur RAPBD 2026.
“Kalau ada alokasi yang terlalu besar, ya dikurangi. Tapi kalau ada kebutuhan yang sifatnya mendesak, tetap akan kita tambahkan,” jelasnya.
Selain pos kegiatan seremonial, Pemprov Kalteng juga menyoroti tunjangan pejabat eselon II dan III yang kemungkinan turut disesuaikan. Namun Edy menegaskan, gaji ASN tidak akan mengalami pemotongan.
“Yang dibicarakan itu tunjangan, bukan gaji. Karena tunjangan sifatnya untuk mendukung kinerja pejabat,” ujarnya.(hfz)
