PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy menghadiri Rapat Koordinasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) Tingkat Eselon I secara virtual, Rabu (16/6).
Rakor yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, juga dihadiri oleh beberapa Kementerian Pusat, antara lain Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Keuangan.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tulus menyampaikan, bahwa rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti 5 agenda persiapan program peningkatan penyediaan pangan nasional (Food Estate) di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
“Izinkan kami mengupdate perkembangan, 5 agenda utama yaitu hal pertama tentang rancangan Peraturan Presiden tentang food estate, kedua tentang tindak lanjut master plan yang disiapkan oleh Bappenas, yang ketiga tentang penajaman rencana kerja, kemudian yang keempat tindak lanjut survey Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Kementerian ATR/BPN dan yang kelima tentang konsep kelembagaan, penyediaan SDM serta pendanaan," ucap Asisten Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tulus.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy mengungkapkan bahwa perlu penanganan optimal terkait irigasi lahan di Kabupaten Kapuas akibat efek curah hujan yang tinggi. “Keadaan di lapangan sekarang kondisi air tinggi dalam 2 bulan terakhir ini, dengan air curah hujan tinggi, sehingga perlu penangangan perairan optimal," ujarnya.
Tampak hadir mengikuti acara rapat tersebut, antara lain Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syahril Tarigan.