PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 memaksa pemerintah daerah mempersempit ruang fiskal. Kondisi ini membuat Pemprov Kalteng harus melakukan penyesuaian belanja dan memperketat pengelolaan anggaran agar program prioritas tetap berjalan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyebut penurunan APBD tahun 2026 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebijakan efisiensi tidak bisa dihindari.
“APBD Kalteng 2026 turun cukup tajam dibandingkan tahun lalu. Karena itu, kami harus lebih berhati-hati dan selektif dalam mengelola anggaran,” ujar Leonard, Jumat (16/1/2026).
Berdasarkan data pemerintah daerah, APBD Kalteng 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun, turun dari APBD 2025 yang mencapai kurang lebih Rp8,3 triliun.
Dengan kondisi tersebut, belanja rutin serta kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat menjadi sasaran utama efisiensi anggaran.
“Belanja yang tidak memberi manfaat langsung ke masyarakat akan kami tekan,” imbuhnya.
Leonard menegaskan, pengetatan anggaran dilakukan agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah menurun.
“Anggaran yang ada harus difokuskan pada program strategis dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD akan melalui skala prioritas yang ketat.
“Ke depan pembangunan harus lebih selektif. Sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (adr)
