PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung menyampaikan, pembangunan perekonomian Kalimantan Tengah (Kalteng) ke depan mengalami tantangan yang semakin berat, lebih menantang dari periode-periode sebelumnya.
Itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kalteng, di Aula Bapperida Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Leonard menjelaskan, Pemerintah Pusat menargetkan Pertumbuhan Ekonomi Kalteng tahun 2025 pada angka 5,60 persen dan tahun 2026 sebesar 6,03 persen, sampai dengan 7,3 persen di tahun 2029, untuk berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada tahun 2029.
”Tantangan itu makin berat di tengah kapasitas fiskal daerah yang semakin menurun, akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah untuk efisiensi,” ujarnya.
Lebih lanjut Leonard menjelaskan, persoalannya kapasitas fiskal tiap-tiap daerah dan kegiatan ekonomi yang menjadi basis pajak daerah tidaklah sama. Namun demikian, Plt. Sekda mengajak semua pihak bersikap realistis.
“Kita mengoptimalkan modal yang kita miliki, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dana Desa serta APBN yang disalurkan melalui instansi vertikal, yang totalnya mencapai 33,9 Triliun apabila digabungkan,” tuturnya.
Dia menyebut, modal government expenditure yang dapat dikendalikan dan diarahkan. Meskipun nominalnya semakin berkurang, namun harus dioptimalkan untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui disiplin, sinergi, kolaborasi dan inovasi.
Untuk itu Rakor Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalteng ini digelar dalam rangka berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029.
Leonard menyebut, terdapat 9 langkah kongkrit yang diminta Kementerian Dalam Negeri terkait hal tersebut yaitu percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi PMA dan PNBP, percepatan realisasi proyek infratruktur daerah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sesuai potensi daerah, output industri manufaktur dan kemudahan perijinan berusaha.
Rakor ini dimaksudkan sebagai forum untuk menyusun arah kebijakan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis 9 langkah tersebut jangka pendek dan jangka panjang serta mengidentifikasi kendala, masalah dalam pencapaian target.
Rakor dihadiri Koordinator Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng didampingi Kepala Bappeda dan Bagian Ekonomi.
Tampak pula unsur Forkopimda di antaranya mewakili Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalteng dan Kajati Kalteng, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, Kepala Kanwil DJP Kalteng, Kepala BPS Kalteng, Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden dan perwakilan dunia usaha.
Hadir secara virtual sebagai narasumber, Koordinator Tim PPED Wilayah Kalteng dari Pusat Konsultasi Fasilitasi Kerjasama Kemendagri Zamhir Islamie. (biroadpimkalteng)