PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya menekan angka stunting melalui Program 100 Hari Kerja. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (Rakor PPS) se-Kalteng Tahun 2025, yang dibuka langsung Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo di Aula Bapperida Kalteng, Senin (14/4).
Dalam arahannya, Wagub menyampaikan bahwa stunting merupakan persoalan krusial yang mengancam daya saing bangsa, termasuk di Kalimantan Tengah. Masalah ini harus ditangani secara serius dan menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan daerah.
“Stunting pun menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan menyelaraskan program pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kalteng menunjukkan tren positif dengan penurunan sebesar 3,4 persen. Dari 26,9 persen pada 2022, turun menjadi 23,5 persen di tahun 2023.
“Sedangkan target pada tahun 2025 ini sebesar 20,6 persen. Untuk mencapai target penurunan angka stunting Kalimantan Tengah tersebut, tentunya perlu dilakukan upaya mendorong dan menguatkan konvergensi antar program lintas sektoral dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja,” imbuhnya.
Ia menekankan, percepatan penanganan stunting harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan menyasar kelompok prioritas guna mencegah munculnya kasus baru.
“Stunting memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan menyeluruh, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan, bukan hanya pada anak itu sendiri, namun juga bagi keluarga dan kelangsungan pembangunan daerah di masa mendatang,” tuturnya.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wagub berharap penurunan angka stunting di Kalteng pada tahun 2024 dapat menunjukkan hasil signifikan.
“Melalui diskusi terarah, diharapkan kita mendapatkan komitmen dan langkah-langkah konvergensi dalam penanganan stunting. Pemetaan kegiatan dan penganggaran juga menjadi hal yang mutlak yang mesti dipersiapkan bersama, dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng Leonard S Ampung menjelaskan, Rakor ini bertujuan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan bersama antara perangkat daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, penyelarasan target kinerja dan pencapaian layanan intervensi PPPS akan dipastikan masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, RENJA PD, serta APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan ini juga menjadi momen deklarasi komitmen pemerintah daerah dalam menyepakati rencana kegiatan intervensi penanganan stunting yang terintegrasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, para Bupati/Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng, kepala instansi vertikal, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh anggota TPPS se-Kalteng. Secara virtual, hadir juga Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta. (mmckalteng)