PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin memperketat pengawasan harga gas elpiji 3 kg untuk memastikan harga tetap sesuai dengan yang ditetapkan di pangkalan.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa harga elpiji harus dikendalikan untuk menghindari lonjakan harga yang membebani masyarakat, terutama di daerah perdesaan.
Yuas menjelaskan, harga gas elpiji di pangkalan seharusnya berada di kisaran Rp 22.000 per tabung. Namun, belakangan ini, harga gas elpiji melonjak drastis di beberapa daerah hingga mencapai Rp 50.000–Rp 60.000.
Ia menilai kenaikan yang tidak terkendali ini sangat memberatkan masyarakat dan harus segera diatasi.
“Pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengakomodir pengecer yang tidak terdaftar. Langkah ini diharapkan dapat mencegah lonjakan harga yang tidak wajar serta memastikan distribusi elpiji tetap terkendali,” ujar Yuas dilansir dari Kalteng Pos, Senin (10/2).
Menurutnya, meskipun ada wacana dari pemerintah pusat terkait pengaturan harga elpiji, pembahasan terkait harga gas elpiji telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng sejak lama. Oleh karena itu, ia berharap kepala daerah segera mengambil kebijakan tegas untuk mengatasi masalah ini, terutama di daerah yang sering mengalami lonjakan harga signifikan.
Yuas juga menambahkan bahwa harga gas elpiji yang stabil di angka Rp 22.000 per tabung masih terbilang wajar. Jika harga di sub-pangkalan naik menjadi Rp 24.000–Rp 25.000, itu masih dalam batas normal. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan harga elpiji hingga Rp 30.000–Rp 35.000 per tabung sudah sangat berlebihan dan merugikan masyarakat.
“Jika harga mencapai lebih dari Rp 30.000 sampai Rp 35.000, itu sudah menggerogoti masyarakat,” tegasnya. (zia/ans/kpg)