PALANGKA RAYA – Guna
mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah
provinsi akan segera mendirikan posko penanggulangan bencana disetiap daerah.
“Ini untuk menghadapi musim
kemarau, meski masih terjadi hujan. Sehingga pemerintah tetap melakukan langkaH
antisipasi awal dan pencegahan bencana yang akan terjadi,†kata Plt Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi
Kalteng Mofit Saptono Subagio di halaman kantor gubernur, Senin (10/6).
Menurutnya, pemerintah telah
menetapkan siaga darurat karhutla. Maka tentunya perlu lebih awal menyampaikan
kepada masyarakat untuk tidak lengah dengan kondisi tersebut. Selain itu
sosialisasi terus dilakukan. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama
pemerintah kabupaten atau kota terkait komitmen untuk mendirikan posko karena
dinilai sangat penting.
“Ini dapat dilakukan pada
zona-zona yang sering terjadi kebakaran dengan berbagi kekuatan dan posisi,
dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya kebakaran,†tuturnya.
Mantan Wali Kota Palangka Raya
ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kalteng, sesuai dengan arahan
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, untuk hati-hati terhadap tindakan yang
berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. Karena hal itu tentu
bukan hanya dapat merugikan merugikan diri sendiri, tetapi juga seluruh
masyarakat yang akan merasakan efek dari bencana kebakaran tersebut.
Mofit menambahkan bahwa
berdasarkan laporan terakhir yang diterima, dibeberapa kabupaten seperti Kabupaten
Katingan ada 5 kecamatan dan Kabupaten Gunung Mas 4 kecamatan yang mengalami
bencana banjir.
“Ini adalah fenomena yang terjadi
setiap tahun, disaat curah hujan sangat tinggi. Karena air mengalir dari hulu
ke hilir. Maka pada desa atau kecamatan di hilir akan tertahan aliran air agak
lama. Juga karena faktor pasang air laut dan daya dukung untuk menahan laju air
sudah menurun,†tuturnya.
Sehingga, lanjutnya tugas Badan Penanggulangan
Bencana adalah melakukan pemantauan kondisi yang terkini, pada sejumlah wilayah
yang dinilai sangat rawan untuk dilakukan antisipasi.
“Ketika daerah masing-masing
wilayah perlu dukungan personel, logistik dan lain-lain maka akan segera
dilakukan secara prosedural. Kita berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan
pihak terkait,†pungkasnya. (nue/uni/ctk/nto)