25.5 C
Jakarta
Saturday, January 17, 2026

Respon Penurunan APBD 2026, Pemprov Kalteng Fokus Efisiensi Anggaran

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) merespons penurunan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menekankan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas tetap berdampak langsung bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung, menyampaikan. hasil pemeriksaan tersebut dinilai menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menata kembali penggunaan anggaran.

Itu disampaikan usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II BPK RI Tahun 2025, Senin (12/1/2026).

“Dengan adanya pemeriksaan ini, mengingatkan kita kembali untuk lebih efisien dan efektif menggunakan anggaran yang ada,” ujarnya kepada awak media.

Menyikapi penurunan APBD 2026, pemerintah daerah menegaskan akan melakukan pemilahan belanja secara ketat.

Baca Juga :  Jalan Penghubung Palangka Raya–Kuala Kurun Ditangani, Pemprov Siapkan Rp 82 Miliar

Fokus utama akan diarahkan pada program-program mendesak yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan publik.

“Jadi betul-betul kita (tetapkan) prioritas di atas prioritas lagi. Belanja itu kita pilah, (fokus) banyak kepada manfaat di masyarakat,” tegasnya.

Electronic money exchangers listing

Penurunan anggaran ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan.

Menanggapi hal ini, Pemprov Kalteng meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Pendidikan, untuk tidak menjadikan anggaran sebagai alasan penurunan kinerja.

Sebaliknya, situasi ini menuntut para Kepala Dinas untuk bekerja lebih cerdas dalam memeratakan kualitas pendidikan dari wilayah pedalaman hingga perkotaan.

“Dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari Kepala Dinas dan jajaran. Bagaimana pendidikan dari desa, pedalaman, menuju ke perkotaan ini bisa dirasakan secara merata dan kualitasnya meningkat,” jelasnya.

Baca Juga :  Ivo Sugianto Sabran: Cegah Pernikahan Dini untuk Kurangi Angka Kematian Ibu dan Anak

Selain menyoroti sisi belanja, Pemprov Kalteng juga mengapresiasi masukan BPK RI terkait sisi pendapatan, baik dari pajak maupun non-retribusi. Pemprov berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel. (Her)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) merespons penurunan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menekankan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas tetap berdampak langsung bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung, menyampaikan. hasil pemeriksaan tersebut dinilai menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menata kembali penggunaan anggaran.

Itu disampaikan usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II BPK RI Tahun 2025, Senin (12/1/2026).

Electronic money exchangers listing

“Dengan adanya pemeriksaan ini, mengingatkan kita kembali untuk lebih efisien dan efektif menggunakan anggaran yang ada,” ujarnya kepada awak media.

Menyikapi penurunan APBD 2026, pemerintah daerah menegaskan akan melakukan pemilahan belanja secara ketat.

Baca Juga :  Jalan Penghubung Palangka Raya–Kuala Kurun Ditangani, Pemprov Siapkan Rp 82 Miliar

Fokus utama akan diarahkan pada program-program mendesak yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan publik.

“Jadi betul-betul kita (tetapkan) prioritas di atas prioritas lagi. Belanja itu kita pilah, (fokus) banyak kepada manfaat di masyarakat,” tegasnya.

Penurunan anggaran ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan.

Menanggapi hal ini, Pemprov Kalteng meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Pendidikan, untuk tidak menjadikan anggaran sebagai alasan penurunan kinerja.

Sebaliknya, situasi ini menuntut para Kepala Dinas untuk bekerja lebih cerdas dalam memeratakan kualitas pendidikan dari wilayah pedalaman hingga perkotaan.

“Dibutuhkan inovasi dan kreativitas dari Kepala Dinas dan jajaran. Bagaimana pendidikan dari desa, pedalaman, menuju ke perkotaan ini bisa dirasakan secara merata dan kualitasnya meningkat,” jelasnya.

Baca Juga :  Ivo Sugianto Sabran: Cegah Pernikahan Dini untuk Kurangi Angka Kematian Ibu dan Anak

Selain menyoroti sisi belanja, Pemprov Kalteng juga mengapresiasi masukan BPK RI terkait sisi pendapatan, baik dari pajak maupun non-retribusi. Pemprov berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel. (Her)

Terpopuler

Artikel Terbaru