PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan
Penyusunan APBD Tahun 2021 melalui Video Conference yang diikuti oleh Pimpinan
DPRD, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD serta Inspektur Provinsi se
Indonesia. Kamis (6/8/2020).
Rakor secara virtual tersebut juga
diikuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Asisten
Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng Lies Fahimah, Kepala Bakeuda Nuryakin,
Kepala Bapenda Kaspinor, serta kepala perangkat daerah terkait di Aula Jayang
Tingang kantor Gubernur Kalteng.
Rakor dibuka oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori.
“APBD ke depan harus fokus
terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dam memiliki manfaat untuk
mendukung program prioritas pemerintah berupa peningkatan kualitas SDM,
pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat pengangguran,â€
kata Hudori.
Lebih lanjut dia menyampaikan
beberapa isu strategis dalam penyusunan APBD TA 2021 yaitu penganggaran APBD TA
2021 menggunakan struktur sesuai dengan PP 12/2021, penyusunan rancangan KUA
dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan Permendagri 90 tahun 2019 dan
dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sesuai Permendagri 70 Tahun 2019.
Kemudian APBD juga harus
menganggarkan alokasi BTT secara memadai, serta penerapan tatanan adaptasi
kebiasaan baru, produktif dan aman Covid19 di berbagai aspek kehidupan.