PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memacu percepatan pembangunan kantor, gerai, dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya di lapangan.
Berdasarkan data portal TNI/PT Agrinas, hingga 18 Maret 2026, progres pembangunan tercatat mencapai 330 unit atau sekitar 21,40 persen dari total target.
Capaian tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, salah satunya terkait persyaratan utama pembangunan KDKMP yang mengharuskan ketersediaan lahan datar serta akses jalan yang memadai.
Kondisi ini menjadi kendala di sejumlah wilayah pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan lahan sesuai kriteria dan belum didukung infrastruktur dasar yang optimal.
Secara regional, Kabupaten Lamandau mencatat progres tertinggi dengan 44 unit atau 52,38 persen.
Hasil monitoring dan supervisi lapangan oleh Tim Koordinasi Percepatan Operasionalisasi KDKMP Pemprov Kalteng mengungkap berbagai kendala, di antaranya keterbatasan lahan minimal 600 meter persegi, akses jalan yang masih berupa tanah, serta belum meratanya jaringan listrik dan internet di sejumlah desa.
Selain itu, faktor geografis turut memengaruhi, seperti kondisi lahan yang tidak rata sehingga membutuhkan pekerjaan penimbunan tambahan yang belum terakomodasi dalam anggaran.
Tantangan lain meliputi tingginya biaya mobilisasi material konstruksi ke wilayah terpencil serta keterbatasan ketersediaan bahan bangunan di tingkat desa.
Dari sisi pelaksanaan, penerapan pola swakelola sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 juga dinilai belum optimal. Wilayah desa di daerah hulu masih belum sepenuhnya terjangkau pembangunan akibat keterbatasan akses dan jarak tempuh.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten dan kota dalam mempercepat operasionalisasi KDKMP. Kepala daerah diminta memastikan kesiapan berbagai aspek pendukung di lapangan, terutama penyediaan lahan yang memenuhi kriteria teknis dan strategis.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat peningkatan infrastruktur dasar, seperti pembangunan dan perbaikan jalan distribusi logistik, penyediaan listrik yang andal, serta penguatan jaringan telekomunikasi guna mendukung sistem operasional berbasis digital.
”Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi kunci agar seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga operasional, dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan tepat waktu,” ujarnya dalam keterangannya,baru-baru ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawati, menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pembangunan KDKMP melalui peningkatan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BUMN, BUMD, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala di lapangan.
Dengan langkah percepatan dan evaluasi berkelanjutan, pembangunan KDKMP diharapkan dapat berjalan lebih merata dan optimal, sehingga mampu memperkuat ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalteng. (kom/hms/uut/abw/kpg)
