SAMPIT, PROKALTENG.CO – Deputi Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta para tokoh, akademisi, dan media atas dukungan mereka terhadap program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Hal ini diungkapkan Sukaryo saat memberikan arahan pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31, Hari Anak Nasional ke-40, dan Temu Kerja TPPS se-Kalteng, Kamis (5/9/2024), di Sampit.
Dalam sambutannya, Sukaryo menjelaskan bahwa program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, yang turut membuka acara dan menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Indonesia saat ini telah memasuki fase Replacement Level Fertility dengan rata-rata angka kelahiran 2,18 anak per wanita, jauh menurun dibandingkan tahun 1971 yang mencapai 5,6 anak per wanita,” kata Sukaryo.
Penurunan angka kelahiran ini, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB), dengan pergeseran pola pikir dari keluarga besar ke keluarga kecil.
Sukaryo juga mengungkapkan bahwa pengendalian angka kelahiran berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data BPS 2022, Angka Harapan Hidup Indonesia mencapai rata-rata 73,6 tahun.
Selain itu, Indeks Pembangunan Keluarga juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai angka 61,43 pada tahun 2022, yang terdiri dari Indeks Kebahagiaan (71,26), Ketentraman (59,44), dan Kemandirian (53,58).
Namun, tantangan terbesar dalam pembangunan keluarga masih terletak pada tingginya prevalensi stunting.
“Stunting memiliki dampak jangka panjang yang serius, termasuk menurunnya produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, kita harus berupaya bersama untuk menurunkan angka stunting,” tegas Sukaryo.
Meskipun penurunan angka stunting secara nasional pada tahun 2023 tergolong lambat, Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Berbagai terobosan yang telah dilakukan, termasuk pengukuran dan intervensi serentak di Posyandu pada Juni 2024, diharapkan dapat terus diperkuat. Dari total sasaran 150.737 balita di Kalteng, sebanyak 99,73% telah diukur, dengan 41,96% di antaranya bermasalah gizi, dan 9,25% balita telah menerima intervensi.
“Fokus utama kita adalah intervensi terhadap calon pengantin, ibu hamil, dan balita bermasalah gizi. Kami mohon kerjasama seluruh pihak untuk memastikan intervensi ini berjalan dengan baik, baik melalui pemberian ASI, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), maupun penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih,” tutup Sukaryo.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng Maskur, Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, serta para pimpinan daerah dan Forkopimda dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. (mmckalteng)