PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama masa perpanjangan status tanggap darurat di Kota Palangka Raya.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan anggaran tersebut diusulkan untuk memenuhi kebutuhan operasional penanganan karhutla selama 29 hari masa perpanjangan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan yang berlaku hingga 8 September 2026.
“Karena banyak personelnya, kebutuhannya lebih tinggi. Sekitar Rp1,7 miliar untuk masa perpanjangan 29 hari,” kata Fairid, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, kebutuhan anggaran meningkat seiring bertambahnya personel dan berbagai kebutuhan operasional di lapangan dalam upaya pengendalian karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangka Raya.
Hingga saat ini, Pemko Palangka Raya telah mencairkan anggaran sekitar Rp490 juta untuk mendukung kegiatan penanganan karhutla yang sedang berlangsung.
“Sampai saat ini yang sudah dicairkan sekitar Rp490 juta,” ujarnya.
Fairid menjelaskan penggunaan anggaran penanganan karhutla dilakukan secara terpisah antara Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan APBD Kota Palangka Raya guna menghindari terjadinya pembiayaan ganda.
“Yang paling penting tidak boleh ada yang double. Dana Siap Pakai dari BNPB dengan APBD tidak boleh digunakan untuk kebutuhan yang sama,” tegasnya.
Dia mencontohkan, kebutuhan berupa honorarium dan insentif petugas lapangan lebih banyak menggunakan DSP dari BNPB. Sementara kebutuhan logistik seperti makanan, vitamin, dan perlengkapan pendukung lainnya dibiayai melalui APBD.
“Kalau logistik, makanan, vitamin dan kebutuhan lainnya itu menggunakan APBD. Jadi dipisah,” jelas Fairid.
