PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan sejumlah langkah strategis. Untuk menghadapi penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026.
Upaya ini dilakukan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meski alokasi anggaran mengalami pengurangan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. Menjelaskan bahwa penurunan TKD merupakan kebijakan nasional yang juga berdampak ke daerah, termasuk Kota Palangka Raya.
“Imbas penurunan TKD ini memang cukup signifikan, tetapi tidak berarti akan mengurangi pelayanan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur. Kami akan melakukan penyesuaian dan strategi agar dampaknya bisa diminimalkan,” kata Fairid, Kamis. (25/9/2025)
Dia menyebutkan bahwa salah satu strategi utama adalah melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja operasional, agar penggunaan keuangan daerah lebih tepat sasaran.
“Langkah berikutnya adalah pemanfaatan aset milik pemerintah yang bisa dikerjasamakan, serta mencari peluang bantuan program dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa meski terdapat keterbatasan anggaran, Pemko Palangka Raya akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan perbaikan jalan dan drainase yang sering menjadi usulan warga.
“Bagi masyarakat yang banyak menyampaikan permintaan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur, perlu diketahui bahwa penurunan TKD adalah kebijakan dari pusat. Namun kami tetap berkomitmen menjaga agar program prioritas tetap berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Pemko juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola potensi pajak. (*/adr)