PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini memaparkan hasil pembahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII di Kota Medan, yang menyoroti berbagai isu strategis daerah, mulai dari Transfer ke Daerah (TKD), batas belanja pegawai, hingga komitmen menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN). Hasil forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola anggaran dan menjalankan pemerintahan.
Achmad Zaini mengatakan, dirinya mewakili Wali Kota Palangka Raya dalam Rakernas yang diikuti pemerintah kota se-Indonesia tersebut. Salah satu agenda utama ialah pembahasan rekomendasi dari masing-masing regional, termasuk Regional V Kalimantan.
“Jadi kemarin saya mewakili Pak Wali mengikuti Rakernas APEKSI di Medan. Banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya pembahasan rekomendasi dari masing-masing regional, termasuk Regional V Kalimantan,” kata Achmad Zaini, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah Transfer ke Daerah (TKD), yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diterapkan tetap dapat berjalan tanpa memberikan tekanan besar terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Yang menjadi pembahasan adalah bagaimana ada upaya komunikasi dengan pusat agar program-program yang dijalankan tidak memberatkan daerah,” ujarnya.
Selain TKD, kebijakan mengenai batas belanja pegawai juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Achmad Zaini mengatakan, daerah saat ini menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan belanja aparatur, termasuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Misalnya terkait belanja pegawai yang ditentukan 30 persen. Padahal kita juga sudah memiliki beban anggaran untuk pembayaran PPPK dan ASN yang cukup besar. Ini menjadi salah satu masukan yang disampaikan dalam forum,” jelasnya.
Rakernas APEKSI XVIII juga membahas komitmen pemerintah kota dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Seluruh pemerintah kota sepakat mengawal berbagai program prioritas agar dapat berjalan optimal di daerah masing-masing.
Beberapa program strategis nasional yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, hingga program pembangunan 3 juta rumah.
“Kita sepakat di setiap daerah untuk menyukseskan dan mengawal program strategis nasional, karena program-program tersebut harus berjalan di seluruh daerah,” ungkapnya.
Menurut Achmad Zaini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program nasional melalui penyesuaian kebijakan di tingkat daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar setiap program dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Yang penting bagaimana kita menyukseskan program strategis nasional, tetapi tetap memperhatikan kondisi daerah, termasuk bagaimana mengelola anggaran agar pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (adr)
