KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah setempat. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Serta pengundian doorpize bagi kelurahan dan desa lunas PBB-P2 2023 yang dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor, Rabu (17/7). “Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan memacu pembangunan di berbagai sektor,” katanya.
Pj Bupati juga menjelaskan bahwa, dalam hal ini Pemerintah Daerah memerlukan dukungan pendanaan yang memadai.,Salah satu upayanya adalah terus menggali sumber-sumber penerimaan daerah baik yang berasal dari pusat maupun potensi yang ada di daerah.
“Saya mengharapkan dalam rapat koordinasi ini menghasilkan pemahaman yang sama terkait pengelolaan pemungutan PBB-P2, baik mulai dari pendataan atau pemuktahiran data, penagihan dan pelaporan dilakukan secara tertib,” pungkasnya. (ais)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah setempat. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Serta pengundian doorpize bagi kelurahan dan desa lunas PBB-P2 2023 yang dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor, Rabu (17/7). “Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan memacu pembangunan di berbagai sektor,” katanya.
Pj Bupati juga menjelaskan bahwa, dalam hal ini Pemerintah Daerah memerlukan dukungan pendanaan yang memadai.,Salah satu upayanya adalah terus menggali sumber-sumber penerimaan daerah baik yang berasal dari pusat maupun potensi yang ada di daerah.
“Saya mengharapkan dalam rapat koordinasi ini menghasilkan pemahaman yang sama terkait pengelolaan pemungutan PBB-P2, baik mulai dari pendataan atau pemuktahiran data, penagihan dan pelaporan dilakukan secara tertib,” pungkasnya. (ais)
