PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
LKPD itu diserahkan secara langsung oleh Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng, Kamis (27/3) lalu. Saat itu bupati didampingi sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
“Kami menyerahkan LKPD kepada Perwakilan BPK RI, nantinya pemeriksaan awal. Setelah lebaran dilaksanakan pemeriksaan kembali selama tiga puluh hari,” ucap Ahmad Rifa’i.
Bupati Pulang Pisau menegaskan, Pemkab Pulang Pisau juga siap mendukung penuh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng.
“Artinya kita sudah siap terkait pemeriksaan yang akan dilakukan BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah,” lanjutnya.
Ahmad Rifa’i, berharap hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dapat membawa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya. (mcp/art/kpg)
PULANG PISAU,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
LKPD itu diserahkan secara langsung oleh Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng, Kamis (27/3) lalu. Saat itu bupati didampingi sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
“Kami menyerahkan LKPD kepada Perwakilan BPK RI, nantinya pemeriksaan awal. Setelah lebaran dilaksanakan pemeriksaan kembali selama tiga puluh hari,” ucap Ahmad Rifa’i.
Bupati Pulang Pisau menegaskan, Pemkab Pulang Pisau juga siap mendukung penuh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng.
“Artinya kita sudah siap terkait pemeriksaan yang akan dilakukan BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah,” lanjutnya.
Ahmad Rifa’i, berharap hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI dapat membawa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya. (mcp/art/kpg)
