PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengusulkan kebutuan mendesak terkait infrastruktur jalan dan jembatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalteng tahun 2021-2026 yang digelar secara virtual di aula gedung A Kantor Bupati, Kamis (2/9).
Kegiatan yang diikuti 13 Kabupaten/ 1 kota se Kalteng dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo. Pemkab Mura dihadiri Wabup Rejikinoor dan Sekda Mura Hermon, asisten I Serampang dan Asisten III Fery Hardi.
Membacakan sambutan Gubernur Kalteng Wagub Edy Pratowo menyampaikan, meski kegiatan dilaksanakan secara virtual diharapkan tidak mengurangi tujuan dan makna digelarnya Musrenbang ini sebagai salah satu upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di provinsi Kalteng untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
"Musrembang kali ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2021 2026 dan Musrenbang ini difokuskan pada pembahasan dan kesepakatan atas rancangan RPJMD tahun 2021-2026 antara seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali," kata Wagub.
Ditambahkan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang serta menjadi arah dan panduan pembangunan lima tahun ke depan.
Sementara Wabup Mura Rejikinoor dalam paparannya menyampaikan, beberapa usulan yakni masalah jalan, listrik dan masalah air minum. Tentunya, kata Wabup, proses pembangunan itu harus berdampak dengan asas keadilan, yang mana Kabupaten khususnya Murung Raya dengan luas kurang lebih 23.700 km persegi berada di ujung ini menjadi perhatian bersama.
"Mura terkenal dengan sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Tetapi dari sisi pembangunan kami juga ingin berkeadilan untuk bisa dapat diperhatikan didalam proses yang namanya Musrembang RPJMD tahun 2021-2026," terangnya.
Seperti akses darat dari Murung Raya menuju ke provinsi jalan dari Puruk Cahu ke Palangka Raya dan Puruk Cahu-Kurun ini bisa menjadi perhatian. "Kalau bisa tiap tahun ini harus bisa diselesaikan, sehingga dampak ekonomi asas keadilan manusia yang ada di Kalteng ini bisa dirasakan yang namanya proses pembangunan," ucapnya.