NANGA BULIK, PROKALTENG.CO — Aksi protes warga mewarnai krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Lamandau. Empat pemuda setempat melakukan aksi demontrasi dengan mendatangi Kantor Bupati Lamandau, Kamis (13/8). Langkah itu untuk menyampaikan empat tuntutan krusial terkait kelangkaan energi sekaligus berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah.
Aksi yang berlangsung di depan pintu gerbang Kantor Bupati Lamandau itu pun mendapat pengawalan ketat dari puluhan personel Polres Lamandau serta instansi terkait. Kedatangan perwakilan warga tersebut, disambut langsung oleh Wakil Bupati Lamandau H. Abdul Hamid bersama Sekretaris Daerah (Sekda) M. Irwansyah untuk mendengarkan aspirasi dan keresahan masyarakat secara terbuka.
Salah satu perwakilan aksi, Irfan menegaskan ada empat poin utama yang disuarakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau. Tuntutan tersebut meliputi kepastian pasokan BBM yang cukup, merata, dan sesuai harga resmi tanpa penundaan.
Selain itu, mereka mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelangkaan. Baik penimbun, pihak yang mengalihkan pasokan, maupun pejabat yang lalai dalam pengawasan. Para aksi juga menuntut jaminan agar krisis serupa tidak terulang kembali, serta terciptanya transparansi tata kelola BBM di Lamandau.
“Jangan anggap kami mengganggu ketertiban. Jangan pernah berpikir bahwa rakyat kecil akan diam saat perut dan nasib kami dipermainkan. Kami tidak mundur, kami tidak akan berhenti sampai keadilan dan kepastian kami peroleh,” tegas Irfan dalam orasinya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Lamandau H. Abdul Hamid menyatakan bahwa Pemkab Lamandau menerima seluruh aspirasi warga dan sedang berupaya keras mencari jalan keluar. Ia menjelaskan, salah satu pemicu utama kelangkaan di lapangan adalah penurunan pasokan BBM jenis Pertamax dari hulu.
“Dugaan kami, konsumen yang semula menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite, sehingga terjadi lonjakan permintaan dan memicu kelangkaan. Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi, salah satunya mengajukan usulan tambahan kuota ke pemerintah pusat,” jelas Wabup.
Upaya diplomasi Pemkab Lamandau tersebut mulai membuahkan hasil. Sekda Lamandau M. Irwansyah mengungkapkan bahwa permohonan tambahan kuota BBM yang diajukan telah mendapat respons positif dari PT Patra Niaga Pertamina.
“Alhamdulillah, kita mendapat tambahan kuota Pertalite sebanyak 16.000 liter untuk SPBU di dekat RSUD, serta tambahan Pertamax sebanyak 8.000 liter,” terang Irwansyah.
Lebih lanjut, Irwansyah menambahkan bahwa Pemkab Lamandau bersama unsur Forkopimda terus berkoordinasi melalui rapat intensif bersama pihak-pihak terkait. Tim gabungan juga diterjunkan ke lapangan untuk memantau situasi di setiap SPBU guna menginventarisir kendala dan menentukan langkah penanganan yang presisi.
“Pada dasarnya pemerintah daerah tidak anti kritik. Kami menerima penyampaian aspirasi masyarakat dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan permasalahan ini segera teratasi sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kelangkaan BBM,” pungkas Sekda. (bib)
