NANGA BULIK, PROKALTENG.CO –  Kabupaten Lamandau membuktikan bahwa ketergantungan pada sektor ekstraktif bukanlah syarat mutlak bagi kesejahteraan daerah.
Meski tercatat sebagai penerima Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Lamandau justru berhasil menyabet predikat sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi tersebut.
Fenomena ini menjadi menarik karena mematahkan asumsi bahwa besarnya kontribusi sektor tambang selalu berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat.
Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun pundi-pundi daerah dari DBH tambang sangat terbatas, capaian sosial ekonomi Lamandau justru melampaui daerah lain yang memiliki aktivitas pertambangan lebih masif.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, pemerintah daerah memang tidak memposisikan pertambangan sebagai tumpuan utama pembangunan.
Sebaliknya, kebijakan fiskal dan program kerja diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan perut masyarakat.
“Pembangunan di Lamandau kami arahkan agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Yang terpenting bukan seberapa besar sektor tertentu menyumbang pendapatan, tetapi bagaimana manfaat pembangunan bisa dirasakan secara langsung dan merata,” ujar Bupati Rizky Aditya Putra kepada wartawan, Senin (5/1).
Menurut orang nomorr satu di Lamandau, kemandirian ekonomi daerah harus dibangun di atas fondasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau gencar memperkuat sektor non-tambang.
“Sektor non- tambang seperti pertanian dan perkebunan, mengoptimalkan potensi lahan untuk ketahanan pangan, sektor UMKM memberikan stimulus bagi pelaku usaha lokal agar lebih berdaya saing. Lapangan Kerja yang Menciptakan peluang kerja baru melalui investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Keberhasilan Lamandau dalam menekan angka kemiskinan hingga ke titik terendah di Kalteng dinilai sebagai hasil dari pendekatan pembangunan yang inklusif. Pemerintah daerah lebih memilih untuk melakukan pemerataan infrastruktur yang mendukung akses ekonomi warga di desa-desa.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” tambah bupati
Kondisi Lamandau saat ini menjadi potret nyata bahwa pembangunan daerah yang terencana dengan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan mampu menghasilkan output kesejahteraan yang lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan komoditas tambang yang bersifat fluktuatif. (bib)
