SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan.
Bupati Kotim Halikinnor. Meminta setiap OPD tidak hanya mengirim personel, tetapi juga menyiapkan armada pengangkut air. Seperti mobil pikap yang dilengkapi tandon atau tangki. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat suplai air, terutama ke titik-titik kebakaran di kawasan perkotaan.
“Mulai hari ini kita kerahkan semaksimal mungkin semua OPD. Tidak hanya personel yang dikirim, tetapi juga membawa mobil pikap dengan tandon atau tangki untuk menyuplai air,” kata Halikinnor seusai rapat koordinasi darurat penanganan karhutla di Sampit, Rabu.
Menurutnya, langkah tersebut harus segera dilakukan menyusul kondisi karhutla yang semakin mengkhawatirkan. Jumlah titik kebakaran terus bertambah, termasuk di sekitar kawasan perkotaan yang berdekatan dengan permukiman.
Situasi itu membuat petugas pemadam menghadapi beban yang semakin berat. Karena itu, tambahan personel dan dukungan armada dari seluruh OPD dinilai penting agar operasi pemadaman dapat berlangsung lebih efektif.
Armada OPD nantinya diprioritaskan untuk mengangkut dan memasok air ke lokasi kebakaran. Dengan pola tersebut, mobil pemadam dapat tetap berada di titik api tanpa harus meninggalkan lokasi hanya untuk mengisi ulang air.
“Supaya mobil pemadam itu hanya menembak di tempat, sedangkan kebutuhan air disuplai oleh beberapa OPD. Dengan begitu kita bisa lebih efektif melakukan pemadaman,” jelasnya.
Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 18 Agustus 2026. Tercatat 372 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 1.353 hektare. Tersebar di sejumlah kecamatan. Sementara itu, akumulasi titik panas sejak Januari 2026 telah mencapai 4.412 titik di seluruh wilayah kecamatan.
Pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penanganan karhutla di kawasan perkotaan dan permukiman. Selain memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan warga, wilayah tersebut relatif lebih mudah dijangkau dengan sarana pemadaman yang tersedia.
“Kalau daerah di hutan yang jauh memang tidak terjangkau oleh kita. Paling tidak di daerah perkotaan ini masih bisa dijangkau dengan peralatan yang ada,” ujarnya.
Halikinnor juga kembali mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan mengingat dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga perekonomian.
Ia mengajak masyarakat ikut berperan aktif ketika terjadi kebakaran di sekitar lingkungan tempat tinggal dan tidak sekadar mengandalkan petugas.
“Pemadaman ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Mari kita berjibaku bersama-sama,” ajaknya.
Kolaborasi dengan TNI-Polri serta berbagai unsur lainnya juga terus diperkuat. Menurut Halikinnor, semangat gotong royong menjadi kunci menghadapi ancaman karhutla yang semakin meluas di tengah kondisi kemarau.
Di sisi lain, Halikinnor juga mengatakan, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman. Kemarau panjang turut menyebabkan sejumlah sumber air mulai mengering sehingga distribusi air ke lokasi kebakaran menjadi semakin sulit.
“Kita memang membutuhkan sarana prasarana. Kita juga sudah menyurati BNPB pusat untuk meminta bantuan berupa tangki, sumur bor dan selang-selang,” pungkasnya.(bah/kpg)
