SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Menggelar pelatihan peningkatan kapasitas admin media sosial perangkat daerah, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan, bertema Mewujudkan SDM Pengelola Media Sosial Pemerintah yang Cakap Digital, Kreatif, dan Adaptif, dalam Membangun Interaksi Publik melalui Konten yang Informatif, Menarik, dan Berdampak.
Kegiatan yang digelar di Ruang Sampit Creative Hub (SCH) Diskominfo Kotim dibuka Asisten III Setda Kotim Bima Eka Wardhana yang membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Umar Kaderi.
Dalam sambutannya, Umar Kaderi menegaskan. Media sosial kini telah menjadi ruang utama komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, admin media sosial tidak hanya bertugas mengunggah konten, tetapi juga berperan sebagai komunikator publik yang menjaga kredibilitas pemerintah.
“Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), harus diimbangi dengan integritas, kreativitas, dan kemampuan memahami kebutuhan masyarakat. Konten pemerintah harus cepat, akurat, menarik, serta mampu membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, agar setiap pengelola media sosial lebih mengutamakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar menyampaikan aktivitas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan komunikasi publik diukur dari sejauh mana informasi dipahami, dipercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kotim Cok Orda Putra Legawa mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola media sosial pemerintah agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
“Media sosial pemerintah bukan lagi sekadar rutinitas publikasi, tetapi menjadi sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat. Admin harus mampu membangun interaksi, merespons masukan publik secara baik, serta memahami regulasi seperti Undang-Undang ITE dan perlindungan data pribadi,” ujarnya.
Cok berharap. Melalui pelatihan tersebut, seluruh admin media sosial OPD memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengelola akun pemerintah secara profesional, kreatif, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.(bah/kpg)
