SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Salah satu langkah nyata dilakukan melalui penguatan sinergi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah.
Komitmen tersebut terlihat saat Wakil Bupati Kotim, Irawati mewakili Bupati Kotim H Halikinnor menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (18/5).
Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Bahwa kolaborasi bersama BPKP memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan yang efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Pengawasan yang kuat dan sinergi dengan BPKP menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Kotim tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga terus memperkuat sistem pengawasan, akuntabilitas anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat serta keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Melalui kerja sama yang solid ini, kami ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Habaring Hurung,” tegasnya.
Pemkab Kotim juga berharap hubungan sinergis bersama BPKP Kalimantan Tengah dapat terus terjalin kuat sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang profesional, modern, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
“Semoga melalui koordinasi dan sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (bah/kpg)
