24.4 C
Jakarta
Wednesday, March 19, 2025

Partisipasi Pihak Swasta Dibutuhkan Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Mempercepat Pembangunan

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Banyaknya perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Membuat pemerintah daerah setempat mendorong agar perusahaan tersebut bisa lebih aktif berperan dalam pembangunan desa. Khususnya pembangunan di sekitar lokasi perusahaan itu.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menekankan bahwa partisipasi pihak swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

“Kami berharap perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap desa-desa di sekitarnya. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan daerah akan lebih optimal,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto, Senin (10/2).

Menurut dia, saat ini terdapat ratusan perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, perbankan, dan jasa yang beroperasi di wilayah Kotim. Khusus di sektor perkebunan kelapa sawit, tercatat ada 58 perusahaan aktif.

Baca Juga :  Para Camat dan Kades Diminta Berinovasi dan Kreatif Mendorong Masyarakat Aktif ke Posyandu

Dengan jumlah tersebut, diharapkan perusahaan-perusahaan itu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Perusahaan bisa berperan dalam berbagai sektor. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, hingga peningkatan keterampilan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi,” ungkap Alang.

Menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun keterbatasan anggaran daerah membuat tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan.

Oleh karena itu, dukungan dunia usaha menjadi solusi dalam menutupi kekurangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kotim juga berharap pelaksanaan CSR dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, agar program yang dijalankan lebih efektif dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah.

Baca Juga :  Tingkatkan Kesejahteraan Anggota KORPRI di Lingkungan Pemkab Kotim

“Kami ingin CSR dari perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan desa akan berjalan lebih terarah dan hasilnya juga akan lebih maksimal,” tutupnya. (bah/kpg)

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Banyaknya perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Membuat pemerintah daerah setempat mendorong agar perusahaan tersebut bisa lebih aktif berperan dalam pembangunan desa. Khususnya pembangunan di sekitar lokasi perusahaan itu.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menekankan bahwa partisipasi pihak swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

“Kami berharap perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap desa-desa di sekitarnya. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan daerah akan lebih optimal,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto, Senin (10/2).

Menurut dia, saat ini terdapat ratusan perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, perbankan, dan jasa yang beroperasi di wilayah Kotim. Khusus di sektor perkebunan kelapa sawit, tercatat ada 58 perusahaan aktif.

Baca Juga :  Para Camat dan Kades Diminta Berinovasi dan Kreatif Mendorong Masyarakat Aktif ke Posyandu

Dengan jumlah tersebut, diharapkan perusahaan-perusahaan itu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Perusahaan bisa berperan dalam berbagai sektor. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, hingga peningkatan keterampilan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi,” ungkap Alang.

Menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun keterbatasan anggaran daerah membuat tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan.

Oleh karena itu, dukungan dunia usaha menjadi solusi dalam menutupi kekurangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kotim juga berharap pelaksanaan CSR dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, agar program yang dijalankan lebih efektif dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah.

Baca Juga :  Tingkatkan Kesejahteraan Anggota KORPRI di Lingkungan Pemkab Kotim

“Kami ingin CSR dari perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan desa akan berjalan lebih terarah dan hasilnya juga akan lebih maksimal,” tutupnya. (bah/kpg)

Terpopuler

Artikel Terbaru