KASONGAN – Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah (pemkab)
Kabupaten Katingan hingga kini masih dianggap sangat rendah. Keuangan daerah
sejauh ini masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan pada pidato
Bupati Katingan Sakariyas yang dibacakan oleh Sekda Katingan Nikodemus, menjawab
pandangan umum fraksi DPRD dalam rapat paripurna, baru-baru ini.
Disampaikan Sekda, dilihat dari
realisasi pendapatan daerah sekitar 83,21 persen dari target yang ditetapkan
sekitar 101,11 persen, atau jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan
hanya 4 persen. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) diperlukan kerjasama seluruh pihak guna menggali sumber-sumber PAD.
“Yang terlebih penting lagi adalah
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak dan retribusi
daerah. Karena, hal ini merupakan salah satu sumber PAD kita,†sebut Nikodemus.
Lanjut Nikodemus, terkait serapan
realisasi belanja yang mencapai 92,81 persen dan transfer sebesar 99,96 persen.
Hal ini menurutnya, mengindikasikan Pemkab Katingan telah berhasil melaksanakan
sebagian besar program, dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran
2018.
Sehingga, berdasarkan perhitungan
maka sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 96.710.660.105,39,
termasuk di dalamnya Rp 35 miliar dalam bentuk deposito di Bank BTN Pondok
Pinang.
Dirinya atas nama Pemkab Katingan
juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi, di DPRD setempat yang telah
dapat menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran
2018, yang akan dilanjutkan dalam mekanisme pembahasan peraturan daerah (Perda).
(eri/ari/ctk/nto)