PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran pada 16 Mei 2024 mengenai konsekuensi bagi para penjabat (pj) kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024.Pj Bupati yang sudah siap mundur yakni Saiful. Bahkan ia menyebutkan bahwa diri sudah menandatangani pengunduran diri dari jabatan Pj Bupati Katingan.
“Saya sudah melakukan penandatanganan untuk pengunduran diri sebagai Pj bupati. Mengundurkan diri ini berarti saya serius untuk maju di Pilkada Katingan,” ujar Saiful, Senin (15/7).
Selain itu ia mengaku akan mundur dari ASN apabila nanti ditetapkan sebagai calon bupati Katingan. Setelah dirinya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Dan langsung mengajukan pengunduran diri.
Dalam kesiapannya, Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalteng ini mengaku sudah mengikuti penjaringan dibeberapa partai politik. Mulai dari Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan beberapa partai lainnya.
Saiful optimistis akan ada kabar baik dari parpol yang selama ini sudah ia jalinkan komunikasi. Kedatangannya ke Kantor DPW Partai Nasdem Kalteng sendiri ia mengaku melakukan obrolan bagaimana langkah kedepannya.
“Obrolan yang dilakukan untuk membicarakan bagaimana kedepannya terkait Pilkada itu saja pastinya,” tegasnya.
Selain Saiful, terpantau juga ada Suhaemi. Staff Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) di Pemerintah Provinsi Kalteng juga mengaku siap mengikuti tahapan Pilkada serta melakukan komunikasi antar parpol.
Ia mengaku sebelumnya sudah melakukan wawancara dibeberapa partai, seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan PPP. “Kita tidak bisa memperkirakan bagaimana peluang. Karena itu hak partai, karena kita hanya pelamar,” ujarnya.
Sebagai seorang ASN Suhaemi mengaku akan melakukan pengajuan pengunduran diri pada bulan ini.
“Jadi saat saya mendaftarkan diri saya bukan lagi sebagai pegawai negeri. Dan saya mau pensiun juga pertanggal 1 Oktober 2024 ini jadi cuman dua bulan lebih cepat, anggap saja dua bulan tidak gajian,” tegasnya.(hfz)