KALTENG digadang-gadang menjadi kandidat kuat calon ibu kota baru.
Presiden RI Joko Widodo pun mempunyai feeling bahwa ibu kota pengganti Jakarta
ada di daerah berjuluk Bumi Tambun Bungai ini. Jika pada keputusan akhir akan
terpilih, maka pemerintah daerah menjamin proses pemindahannya akan berjalan
mulus.
Di Kalteng sendiri, kawasan
segitiga emas; Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya, menjadi lokasi yang
disiapkan untuk lokasi ibu kota. Total luasan lahan yang disiapkan tiga daerah
tersebut mencapai 300 hektare (ha). Jikalau masih kurang, Gubernur Kalteng H
Sugianto Sabran memastikan Pemprov Kalteng siap menyediakan tambahan lahan
lagi.
Bupati Katingan Sakariyas
mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota ke Kalteng. Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Katingan, kata dia, sangat siap jika memang hal itu terwujud.
“Pemkab Katingan sudah
siapkan 112.000 hektare untuk calon ibu kota ini,” tegas Sakariyas usai
menjadi saksi sidang perkara yang menjerat Ahmad Yantenglie, di Pengadilan
Tipikor Palangka Raya, Selasa (14/5).
Sakariyas memastikan bahwa tak
ada kendala dan masalah apabila ibu kota dipindahkan ke Kalteng, Bahkan ia
menyebut bahwa masyarakat sangat mendukung wacana tersebut.
“Pada saat kunjungan
presiden (Jokowi), kami sudah menyatakan siap untuk menyiapkan segala
sesuatunya,” tutur mantan Wabup Katingan itu.
Untuk menghadapi kemungkinan ada
spekulan tanah di Katingan, Sakariyas menegaskan bahwa Pemkab Katingan sudah
melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tak mudah memperjualbelikan
lahan.
“Maka dari itu, sosialisasi
selalu kami lakukan kepada masyarakat, supaya mereka jangan menjual lahan
mereka. Pemkab tidak akan membeli terlebih dahulu lahan mereka (masyarakat).
Karena jika habis lahan mereka, bagaimana nasib mereka nanti. Yang kami
pentingkan adalah masyarakat hidup sejahtera, hidup bahagia, bisa mendapatkan
lapangan usaha, dan sebagainya. Harapan saya sih, tidak hanya masyarakat
Katingan, tapi masyarakat Kalteng umumnya, jangan seenaknya menjual
lahan,” beber mantan pimpinan Bank Kalteng cabang Kasongan ini.
Sementara itu, rencana pemerintah
terkait pemindahan ibu kota negara semakin kongkret. Dalam diskusi di Kantor
Staf Presiden (KSP), Senin (13/5), Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
menyebutkan bahwa finalisasi penetapan daerah untuk ibu kota diputuskan tahun
ini. Menyusul kemudian, pada 2020 sudah dimulai pembangunan infrastruktur
dasar.
“2020 sudah memulai, paling tidak
penyiapan tanah,’’ katanya.
Selain tanah, tapi juga penyiapan
infrasktruktur dasar. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) itu mengatakan, infrastruktur
dasar meliputi instalasi air bersih, jalan arteri, dan sejenisnya.
Lebih jauh diungkapkannya,
anggaran untuk infrastruktur dasar tersebut bisa disiapkan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara, untuk pembangunan infrastruktur
lain seperti pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) layaknya di Halim Perdanakusuma,
bisa menggunakan anggaran TNI atau Kementerian Perhubungan.
Bambang menegaskan, rencana
pemindahan ibu kota sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Terkait penganggarannya, Bambang menjelaskan, akan
menekan seminimal mungkin penggunaan APBN. Sebaliknya, pemerintah bakal
memaksimalkan peran BUMN maupun swasta. Pemerintah juga menyiapkan skema
insentif terkait peran BUMN maupun swasta untuk pemindahan ibu kota ini. Namun,
mengenai teknis insentif apa saja yang dipersiapan, masih dalam proses kajian.
Untuk pengadaan lahan sebagai
lokasi ibu kota baru, Bambang menyampaikan bahwa tidak akan menggunakan skema
pembelian tanah atau akuisisi tanah (land acquisition). Sebagai gantinya,
menggunakan lahan milik negara, seperti lahan berstatus hak guna usaha (HGU)
yang sudah habis masa pemanfaatannya.
“Atau (tanah HGU, red) setelah sekian tahun tidak diapa-apakan, bisa
kami manfaatkan,†tuturnya.
Sementara itu, mengenai lokasi
persis ibu kota negara baru sebagai pengganti Jakarta, Bambang mengatakan belum
ditetapkan oleh presiden. Menurut Bambang, ada dua tujuan yang melandasi
pemindahan itu. Pertama, terkait dengan motivasi pembangunan ekonomi.
“Untuk mengurangi kesenjangan
Jawa dan luar Jawa,’’ sebutnya. Namun ditegaskannya bahwa pemindahan ibu kota
bukalah satu-satunya cara mengurangi kesenjangan itu.
Motivasi kedua adalah
pembangunan. Menurut Bambang, dengan adanya pemindahan ibu kota ke Kalimantan,
maka akan mendorong pembangunan di pulau yang berbatasan langsung dengan
Malaysia itu. Baginya, semangat pembangunan ini penting, di tengah
ketergantungan Kalimantan terhadap sumber daya alam.(don/wan/tau/lum/jpg/ce)