BUNTOK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Daerah (Pemda) Barito Selatan
(Barsel) H. Eddy Raya Samsuri meminta dinas PUPR untuk memperketat pengawasan
terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan rekanan.Â
“Dalam pengawasan, Dinas PUPR harus
menggiatkan evaluasi terhadap kinerja rekanan. Hasil pekerjaan yang diluar
ketentuan, akan diminta pertanggungjawabannya, sesuai rencana kegiatan awal,â€
kata Eddy Raya, Kamis (29/3).
Eddy mengatakan, rekanan yang
dianggap bermasalah dengan pekerjaannya akan dikenakan sanksi berupa blacklist,
sehingga kemungkinan besar tidak mendapatkan paket pekerjaan dalam lelang
berikutnya.
“Kita inginkan hasil yang
optimal. Semua berawal dari penegakan terhadap aturan dan kesepakatan kontrak
kerja,†tegasnya.
Dijelaskan, bahwa Dinas PUPR
lebih proaktif memberikan pemahaman dan tata aturan mengenai jasa konstruksi
supaya rekanan mengetahui pola pengerjaan dan tertib administrasi yang harus
dijalankan.
“Hal itu dituangkan dalam
sejumlah pertemuan umum maupun gelaran sosialisasi yang seringkali
dilaksanakan,â€terangnya.Â
Orang nomor satu di Pemkab Barsel
itu menegaskan, agar setiap pejabat lingkup Pemkab Barsel untuk tidak pernah
meminta setoran terhadap pekerjaan yang dijalankan rekanan. “Dan
hendaknya, hal itu juga diikuti oleh seluruh komponen pelaksana program, baik
kepala dinas, kepala bidang, hingga seluruh aparatur dibawahnya. Apabila
ditemukan adanya penyimpangan dimaksud, rekanan diminta melaporkan,†pintanya.
Agar lanjut ia, tidak ada satu
pun oknum dinas yang bermain proyek. “Pastinya pemerintah daerah Barsel akan
membuka pelaporan dari pengawasan masyarakat terkait hal ini supaya kualitas
pekerjaan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,†tutupnya.