KEPALA daerah yang inovatif dan kreatif akan membuat terobosan kebijakan ekonomi di tengah situasi keterbatasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) serta kualitas SDM (sumber daya manusia). Sayangnya, di antara 500-an kepala daerah, yang berhasil masih relatif sedikit. Padahal, kepala daerah memiliki pengaruh sentral di wilayah masing-masing melalui kebijakan dan strategi.
Pergantian kepala daerah yang rutin kita lakukan seharusnya bisa membawa sesuatu yang baru mengenai dua hal tersebut: kebijakan dan strategi. Namun, tidak harmonisnya kebijakan pusat dan daerah serta budaya birokrasi yang menyulitkan sampai saat ini toh menjadi keluhan pelaku usaha.
Seiring pemulihan ekonomi yang lebih mengandalkan ekonomi domestik, peluang kontribusi itu justru ada di daerah-daerah. Yang menjadi tantangan adalah SDM daerah yang berkualitas dan kompetitif lebih terbatas.
Namun, sekali lagi, pemerintah daerah bisa mengambil peran yang lebih aktif soal itu. Pada era digital, ekonomi daerah bisa lebih dimaksimalkan meski jaringan internet masih menjadi kendala.
Bicara mengenai peluang pembangunan ekonomi daerah, potensi wilayah yang berbasis pertanian dan industri dengan dukungan infrastruktur akan menguat. Misalnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Untuk yang di luar Jawa, umumnya yang bisa dihilirisasi tetap daerah berbasis komoditas sehingga nilai tambah makin tinggi. Contohnya, Sumatera dan Kalimantan. Di luar itu, pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang berbasis SDM pendidikan seperti Jogjakarta, Malang, maupun Makassar juga berpeluang meningkat pesat.
Ada fenomena bahwa kantong kemiskinan juga meningkat meski pertumbuhan ekonomi di kota besar terbilang pesat. Sebab, banyak warga yang melakukan urbanisasi tanpa membawa skill memadai.
Karena itu, penting bagi pemerintah daerah bisa menciptakan peluang di wilayah masing-masing. Dengan menumbuhkan ekonomi di daerah dan memaksimalkan keunggulan yang dimiliki, sumber daya manusia di daerah tidak perlu harus selalu berpikir untuk mencari pekerjaan di kota besar.
Satu lagi yang tidak kalah penting adalah optimalisasi dana desa. Alokasi itu penting dioptimalkan untuk merevitalisasi ekonomi pedesaan. Tidak semua alokasi dengan porsi besar harus mengarah pada infrastruktur. Dana desa juga bisa difokuskan untuk menunjang strategi-strategi peningkatan pemerataan ekonomi yang belum berjalan saat ini.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 kontraksi 2,07 persen secara tahunan (YoY). Dari capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, kontribusi ekonomi di Jawa paling besar, yakni mencapai 58,75 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sisanya, terbagi dari lima wilayah lain: Sumatera dengan kontribusi 21,36 persen; Kalimantan 7,94 persen; Sulawesi 6,66 persen; Maluku dan Papua 2,35 persen; serta Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen.
Ketimpangan ekonomi di Jawa dan non-Jawa menunjukkan upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir belum bisa menuntaskan permasalahan desentralisasi ekonomi. Memang pemerataan ekonomi tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Reformasi ekonomi perlu dijalankan pemerintah, khususnya yang bisa mendorong pemerataan ekonomi. (*)
(EKO LISTYANTO. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef))
**) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian.