Mendagri Bentuk Tim Penyamar, Selidiki Kendala Pembuatan KTP-el

JAKARTA– Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyikapi
serius persoalan pembuatan KTP Elektronik (e-KTP). Pasalnya masih banyak
masyarakat yang mengeluhkan soal pembuatan kartu indentitas itu.

Karena itu, Tito meminta
bawahannya untuk segera membentuk tim yang tugasnya menyamar sebagai warga yang
mengikuti langsung proses pembuatan e-KTP sampai jadi. Agar bisa ditemukan akar
permasalahan yang sebenarnya.

“Ini akan menjadi atensi penuh
dari saya. Kami akan mengecek di mana sebenarnya akar permasalahannya,” ujar
Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI,
Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Mantan Kapolri pada 2016-2019
meminta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk Tim Khusus Investigasi
itu dengan dibantu Tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dipimpin oleh
Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak.

“Saya minta kepada Dirjen
Dukcapil, tapi saya minta juga di-backup dengan tim yang lain dari Inspektorat
Jenderal, ya pak Tumpak ya,” kata Mendagri kepada jajarannya dalam rapat kerja
dengan Komisi II DPR RI itu.

Lebih lanjut Tito juga mengimbau
jajarannya melakukan operasi penyamaran, yang seolah-olah menjadi masyarakat
yang ingin membuat e-KTP di Kelurahan.

“Menyamar sebagai masyarakat
untuk mengikuti prosesnya, mengalami betul enggak sebetulnya, susah enggak
blanko e-KTP-nya. Atau ternyata diberikan Surat Keterangan (Suket) Kependudukan
saja,” kata Tito.

Menurutnya, dari sisi anggaran
pengadaan blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah. Berbeda dari anggaran
tahun lalu yang menurut Tito kurang.

“Tahun lalu anggarannya memang
yang diajukan ke Kementerian Keuangan 32 juta keping dipenuhi hanya separuhnya
(16 juta keping). Sehingga terjadi kelangkaan blanko. Kenapa bisa sampai
segitu? Karena tidak diperjuangkan. itu juga karena masih ada trauma kasus
E-KTP itu. Sehingga ya sudah terima apa adanya saja,” katanya.

Dirinya juga mengatakan bahwa ia
sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait itu, sehingga
untuk persoalan anggaran untuk blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah,
karena sudah dipenuhi anggarannya oleh pemerintah. Namun, Tito heran mengapa
sampai sekarang e-KTP masih dipersoalkan di daerah.

“Nah ini, ada apa macetnya di
sini? Karena kuota atau karena lambat pengadaannya, atau apa? Ini akan kami
cari penyebabnya apa. Ini tanggung jawab saya nanti, Pak Johan Budi terima
kasih masukannya,” pungkas Tito. (JPC/KPC)

JAKARTA– Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyikapi
serius persoalan pembuatan KTP Elektronik (e-KTP). Pasalnya masih banyak
masyarakat yang mengeluhkan soal pembuatan kartu indentitas itu.

Karena itu, Tito meminta
bawahannya untuk segera membentuk tim yang tugasnya menyamar sebagai warga yang
mengikuti langsung proses pembuatan e-KTP sampai jadi. Agar bisa ditemukan akar
permasalahan yang sebenarnya.

“Ini akan menjadi atensi penuh
dari saya. Kami akan mengecek di mana sebenarnya akar permasalahannya,” ujar
Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI,
Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Mantan Kapolri pada 2016-2019
meminta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk Tim Khusus Investigasi
itu dengan dibantu Tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dipimpin oleh
Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak.

“Saya minta kepada Dirjen
Dukcapil, tapi saya minta juga di-backup dengan tim yang lain dari Inspektorat
Jenderal, ya pak Tumpak ya,” kata Mendagri kepada jajarannya dalam rapat kerja
dengan Komisi II DPR RI itu.

Lebih lanjut Tito juga mengimbau
jajarannya melakukan operasi penyamaran, yang seolah-olah menjadi masyarakat
yang ingin membuat e-KTP di Kelurahan.

“Menyamar sebagai masyarakat
untuk mengikuti prosesnya, mengalami betul enggak sebetulnya, susah enggak
blanko e-KTP-nya. Atau ternyata diberikan Surat Keterangan (Suket) Kependudukan
saja,” kata Tito.

Menurutnya, dari sisi anggaran
pengadaan blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah. Berbeda dari anggaran
tahun lalu yang menurut Tito kurang.

“Tahun lalu anggarannya memang
yang diajukan ke Kementerian Keuangan 32 juta keping dipenuhi hanya separuhnya
(16 juta keping). Sehingga terjadi kelangkaan blanko. Kenapa bisa sampai
segitu? Karena tidak diperjuangkan. itu juga karena masih ada trauma kasus
E-KTP itu. Sehingga ya sudah terima apa adanya saja,” katanya.

Dirinya juga mengatakan bahwa ia
sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait itu, sehingga
untuk persoalan anggaran untuk blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah,
karena sudah dipenuhi anggarannya oleh pemerintah. Namun, Tito heran mengapa
sampai sekarang e-KTP masih dipersoalkan di daerah.

“Nah ini, ada apa macetnya di
sini? Karena kuota atau karena lambat pengadaannya, atau apa? Ini akan kami
cari penyebabnya apa. Ini tanggung jawab saya nanti, Pak Johan Budi terima
kasih masukannya,” pungkas Tito. (JPC/KPC)