Ombudsman RI
menyarankan, pemerintah perlu berancang-ancang menyiapkan crisis center
meskipun belum ada data signifikan mengenai warga terjangkit virus Corona.
Langkah ini mengingat mobilisasi manusia dari Tiongkok ke Indonesia atau
sebaliknya cukup tinggi.
Anggota Ombudsman RI
Alvin Lie mengatakan, berdasarkan data statistik, jumlah tenaga kerja asal
Tiongkok yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada 2018. Ini
terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional
asal Tiongkok.
“Tak cukup mudah
mendapatkan dara statistik mutakhir mengenai tenaga kerja asal Indonesia yang
berada di Tiongkok. Beberapa sumber seperti The World Bank dan BPS menyebutkan
dari 9 juta tenaga kerjaaaal Indonesia di luar negeri ada 10 persen atau kurang
lebih 900.000 jiwa di Tiongkok,†ujarnya dalam keterangannya, Senin (27/1).
Pihaknya mengapresiasi
upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan yang
telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, kata dia, perlu ada upaya lebih jauh yang
dilakukan. Seperti menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui
kemana mereka harus berhubungan segera jika wabah mulai meluas. Tentunya
informasi tentang langkah bagaimana mengurangi risiko terjangkit virus Corona.
Kemudian, mengkaji
ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan penggunaan tenaga
kerja asing asal Tiongkok dan menyiapkan skema mitigasi. “Ini penting untuk
mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus Corona di area-area proyek
investasi asal Tiongkok dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya
aktivitas investasi,†tuturnya.
Lalu, mengidentifikasi
dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia tang berada di
Tiongkok, baik pekerja imigran, pelajar, dan lainnya. Maupun di wilayah negara
lain yang terindikasi terkena serangan.
“Segera menyesuaikan
standar pelayanan, termasuk terhadap BPJS, untuk memastikan pasien terjangkit
wabah tetap dapat terlayani,†ucapnya.
Terkahir, melakukan
pemutakhiran berkala dan mempublikasi perkembangan keadaan berdasarkan tingkat
kedaruratan. Terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan
ketenganan bagi publik.
Ombudsman memandang
pusat komunikasi krisis perlu segera disiapkan.Karena publik penting mendapat
informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat
atau hoax.
“Informasi publik agar
dikelola sumber tunggal dan para pejabat agar menahan diri tidak menyampaikan
informasi yang akuntabilitasnya belum jelas,†tutupnya.(jpc)