JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta
Kepala Daerah membangun perpustakaan hingga ke tingkat desa. Tito mendorong
kepala daerah untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya.
Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di
dunia.
Hal itu diungkapkannya saat
membuka Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi dan
Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Mewujudkan SDM Unggul
Menuju Indonesia Maju†di Jakarta, Rabu (25/2).
“Saya meminta kepada Kepala
Daerah baik yang di Provinsi, Kabupaten/Kota agar pertama membuat dinas
perpustakaan, yang kedua menganggarkannya, kemudian mendorong juga pembangunan
perpustakan di kecamatan-kecamatan. Nggak usah besar-besar, tetapi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat di situ, untuk desa juga sama,†kata Tito.
Menurut mantan Kapolri ini,
besarnya dana desa yang dikucurkan Pemintah Pusat kepada rekening kas desa juga
dapat dimanfaatkan untuk membuat perpustakaan yang dapat mendorong literasi
masyarakat setempat.
â€Dengan adanya dana desa, saya
koordinasikan dengan Kemendes agar dapat digunakan juga untuk membangun
perpustakaan mini tiap desa. Tidak perlu besar-besar tetapi buku-buku yang ada,
kemudian bahan koleksi yang ada di situ yang kira-kira bisa dikonsumsi
informasinya oleh masyarakat dalam mengembangkan inovasi mereka untuk membangun
daerahnya,†jelas Tito.
Dengan hadirnya perpustakaan dan
koleksi bahan bacaan yang dapat disediakan di perpustakaan disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat setempat, dapat mendorong inovasi di daerah, terutama jika
dibantu dengan perhatian dari CSR maupun pihak swasta.
â€Contoh misalnya daerah
kepulauan, bagaimana menjaga pentingnya karang, menjaga lingkungan ekosistem
karang, membudidayakan ikan, di daerah wisata bagaimana untuk membentuk budaya
yang welcome pada pariwisata, wisata sejarah,†kata Tito.
â€Buku-buku ini, dengan segenap
koleksi video atau apapun juga kalau dibaca oleh anak-anak kita yang ada di
desa otomatis mereka akan berinovasi apalagi dibantu dengan pemerintah melalui
dana desa, dana dari pusat, dana dari daerah, hibah, CSR, perusahaan, maka akan
terbangun mesin produksi yang baik, daya tahan daerah yang kuat terhadap
tekanan ekonomi,†jelas Tito.
Dengan begitu kaya Tito, mereka
bisa berswadaya di desa yang mandiri, di daerah yang mandiri. “Nah ini kalau
semua bangkit membangun dari swadaya masing-masing daerah, Indonesia akan
menjadi kekuatan ekonomi yang sangat kuat,†jelas Mendagri.
Tak hanya itu, sebagai
Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, pihaknya akan membuat
surat edaran untuk mendorong adanya dinas perpustakaan di daerah.
“Saya akan membuat Peraturan
Mendagri termasuk surat edaran, bagaimna untuk membentuk organisasi atau
lembaga dinas perpustakaan. Yang kedua adalah mereview APBD-nya supaya APBD-nya
juga menganggarkan, setelah itu melakukan pengawasan melalui inspektorat. Ini
semua kalau semua Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Desa akses untuk
perpustakaan ini ada, maka akan mendongkrak minat baca juga,†ujarnya.
Di samping itu, adanya
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah keniscayaan,
menuntut adanya perkambangan ke arah e-library. Meski demikian, belum meratanya
akses internet di Indonesia, mengharuskan perpustakaan fisik tetap dibutuhkan
keberadaannya, di samping untuk meningkatkan akses membaca.
â€Kita harapkan juga dibangun
e-library, perpustakaan elektronik yang bisa dicapai hanya menggunakan gadget,
HP, tapi ya sekali lagi perpustakaan manual tetap harus ada. Karena sampai hari
ini internet belum sampai ke daerah-daerah kecil masih ada yang lemot, yang
kedua tidak semua masyarakat kita memiliki kemampuan untuk membeli smartphone,
HP yang pintar, otomatis. Yang manual tetap harus ada juga,†kata Mendagri.
Diakui Tito, potensi demografi dan
geografi saja belum cukup menjadikan Indonesia negara yang kaya. Dukungan dan
perhatian yang kurang dari pemerintah daerah dianggap salah satu kendala
perkembangan perpustakaan dan minat baca belum membaik. “Banyak daerah yang
belum paham persoalan tentang minat baca,†ujarnya.
Tito menyayangkan hal tersebut.
Padahal hal itu dinilainya penting sebagai salah satu langkah untuk menentukan
arah dan keberhasilan bangsa. Ia juga menekankan agar Kepala Daerah peduli
untuk membuka akses literasi dan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya.
“Sudah banyak penelitian
internasional yang mengatakan minat baca Indonesia rendah. Itu adalah alarm,
semacam wake up call. Meski terakhir, world culture indeks menampilkan update
terbaru bahwa angka minat baca Indonesia berada di posisi menengah, ini harus
ada kerjasama semua pihak termasuk kepala daerah,†tegasnya.
Dia menjelaskan, arahan Presiden
Joko Widodo di periode kedua pemerintahan adalah menciptakan SDM unggul
Indonesia maju. Dan Perpustakaan Nasional adalah salah satu yang diharapkan
mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di level Asia.
Indeks pembangunan manusia bisa dicapai jika manusia Indonesia cerdas. Hal
tersebut merupakan bagian dari tujuan negara didirikan.
Tak hanya itu, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2020, memberikan arah kebijakan pembangunan perpustakaan
sebagai Prioritas Nasional yang dicapai melalui peningkatan pemajuan dan
pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter juga memperteguh jati diri
bangsa, dan peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya
masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, serta pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan, sebagai pendukung pelaksanaan
kegiatan Prioritas Nasional.
Kepala Perpustakaan Nasional
Muhammad Syarif Bando juga mengatakan, dibutuhkan kerjasama untuk meningkatkan
akses buku bacaan di perpustakaan sebagai jantung pendidikan. Oleh karenanya,
ia meminta masyarakat tak terjebak dalam opini internasional terkait budaya
baca yang rendah, sebaliknya ia meminta kerjasama masyarakat untuk meningkatkan
askes bacaan di setiap daerah.
“Indonesia bukan bangsa dengan
budaya baca rendah. Tapi fakta di lapangan disebabkan karena belum cukup akses
yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki
bersama,†kata Syarif Bando.
Rakornas Bidang Perpustakaan 2020
yang dihelat selama tiga hari, yakni 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara,
Jakarta, dibuka secara resmi oleh Mendagri. Rakornas mengupas berbagai
kebijakan yang dipaparkan secara bergantian Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbud,
Kemendes-PDTT, Komisi X DPR RI, dan Perpustakaan Nasional. Rakornas Bidang
Perpustakaan 2020 dihadiri tidak kurang dari 1.500 peserta dari seluruh dinas
perpustakaan, Bappeda, berbagai forum perpustakaan, asosiasi penerbit dan
profesi, pengusaha rekaman, pegiat literasi, dan para pustakawan. (dim/fin/ful/kpc)