PROKALTENG.CO – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) terbukti bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah. Program ini sukses menyerap 238.131 tenaga kerja lokal lewat skema perbaikan swakelola yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tak hanya membuka lapangan kerja, Rapid juga menggerakkan ekonomi warga sekitar sekolah. Mulai dari pekerja bangunan hingga pelaku UMKM ikut merasakan dampaknya, seiring masifnya proyek renovasi yang melibatkan masyarakat setempat.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan, ratusan ribu pekerja terlibat langsung dalam program tersebut.
“Total ada 238.131 pekerja yang terlibat, mulai dari insinyur, pengawas proyek, sampai tenaga pendukung lainnya,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.
Data Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan, setiap proyek perbaikan sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari lingkungan sekitar. Proses renovasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama orang tua murid.
Model ini membuka peluang kerja luas bagi masyarakat, mulai dari tukang bangunan, mandor, hingga penyedia logistik. Qodari menyebut, pola swakelola memberi dampak ekonomi langsung, terutama bagi warga yang sebelumnya menganggur.
Salah satu contohnya Saiful Anam, buruh bangunan di Karawang. Setelah tujuh bulan tanpa pekerjaan, dia kembali mendapat penghasilan lewat proyek revitalisasi di SDN Karawang Kulon 3.
Dampak Rapid juga terasa di sektor usaha kecil. Sekitar 58 ribu pelaku UMKM ikut bergerak, mulai dari penjual bahan bangunan hingga pemilik warung makan di sekitar proyek.
Kehadiran pekerja turut mendongkrak omzet pedagang kecil karena kebutuhan konsumsi harian terpenuhi di lokasi proyek. Aktivitas ini ikut menghidupkan sektor transportasi hingga jasa penyewaan alat di daerah.
“Program Rapid secara swakelola bukan hanya memperbaiki fasilitas pendidikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegas Qodari.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah rampung dibangun dari target 16.167 satuan pendidikan tahun 2025. Pemerintah memastikan sisa proyek segera dituntaskan.
Sementara itu, keberlanjutan program pada 2026 dengan target sekitar 71 ribu sekolah diproyeksikan memberi dampak ekonomi lebih besar, terutama melalui peningkatan konsumsi lokal di daerah. (antara)


