Tenaga Kerja Lokal

PT Agrinas Palma Nusantara siap mengelola lahan PKH di Lamandau. Bupati Rizky Aditya Putra berharap kerja sama tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Aksi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Jilid II di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah sempat memanas, Senin (11/5/2026).

Gelombang PHK massal dan karyawan dirumahkan mulai melanda hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng).

DPRD Kota Palangka Raya menegaskan setiap investasi yang masuk wajib mematuhi aturan lingkungan

Komitmen tersebut disampaikan saat dialog bersama serikat buruh, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, dan keberpihakan terhadap pekerja lokal.

Program ini menjadi solusi bagi lulusan SMA atau sederajat yang belum melanjutkan pendidikan, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja dan penghasilan di daerah sendiri.

Kepala Disnaker Palangka Raya Amandus Frenaldy menegaskan bahwa sikap terlalu memilih pekerjaan dapat membuat peluang kerja tidak terisi oleh tenaga lokal.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) terbukti bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah.

Pemprov Kalteng menegaskan investasi di daerah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemprov Kalteng menggelar rapat sinkronisasi plasma, CSR Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat, di Aula Disbun Kalteng, Senin (10/11).

Wagub Kalteng H Edy Pratowo meresmikan Duta Mall Palangka Raya, Jumat (3/10).

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor perkebunan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Ridho Ansari. Menyoroti keberadaan perusahan besar swasta (PBS) yang berinvestasi di daerah setempat. Agar bisa mempekerjakan tenaga kerja lokal (TKL) sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyambut positif wacana pemerintah daerah. Terkait akan masuknya ritel modern di Kabupaten Seruyan.

Anggota DPRD Kabupaten Kotim Parimus, Menilai maraknya pencurian tanda buah sawit (TBS) milik perusahaan di Kotaringin Timur. Terjadi karena faktor ekonomi masyarakat yang semakin hari makin mendesak karena kebutuhan hidup. Dan kebanyakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang menetap. Sehingga mereka lebih memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan nekat mencuri buah sawit.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyoroti Perusahan Besar Swasta (PBS) yang berinvestasi di wilayah setempat, supaya bisa memparhatikan tenaga kerja lokal (TKL).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans melakukan pendataan terhadap jumlah karyawan atau tenaga kerja di Seruyan yang bekerja di perusahaan yang beroperasi diwilayah Bumi Gawi Hatantiring.