Hipilindo Tolak Rencana Ekspor Benih Lobster

Himpunan Pembudi Daya
Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) menolak rencana Menteri Kelautan dan Perikanan
Edhy Prabowo tentang pembukaan kembali izin ekspor benih lobster (BL). Menurut
mereka, jika ingin tetap mengekspor, setidaknya harus lobster yang sudah
memiliki bobot 50 gram yang dikirim. Artinya, wujudnya bukan benih. ”Rencana
mengekspor BL ke Vietnam sama saja memberikan senjata untuk menyaingi
Indonesia,” ucap Ketua Hipilindo Effendy Wong.

Sejak 2013, Indonesia
adalah sumber BL ketika stok di Vietnam habis. Pesisir barat Sumatera serta
pesisir selatan Jawa dan Nusa Tenggara Barat adalah sumber lobster tanah air.
Di Sumatera, sumber lobster antara lain terdapat di Kabupaten Mukomuko,
Bengkulu, dan Pesisir Barat, Lampung. Di Banten dan Jawa Barat, sumber
komoditas itu meliputi Kabupaten Lebak, Sukabumi, Pangandaran, Cianjur, Garut,
dan Tasikmalaya.

Di Jawa Timur, area
penghasil lobster tersebar di Kabupaten Jember, Pacitan, Trenggalek,
Tulungagung, dan Banyuwangi. Lalu, di Nusa Tenggara Barat, sumber lobster
antara lain terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Dompu. ”Dari
Jawa dan NTB saja bisa mengirim 300 juta ekor ke Vietnam. Jika dibudidayakan
masing-masing 100 ekor pada keramba jaring apung, misalnya, bisa membuka
lapangan kerja bagi 3 ribu keluarga,” beber Effendy.

Effendy menuturkan,
budi daya lobster tidak mudah. Sebab, lobster sangat sensitif. Mudah stres. Pembudi
daya harus benar-benar menjaga lingkungan penangkaran bersih dari sisa pakan
maupun molting (ganti kulit) lobster itu sendiri.

Untuk menjaga
kelestarian lobster di alam, bisa dilepaskan 10 persen dari jumlah lobster yang
ada di penangkaran. Tapi, mereka dilepas setelah berbobot 50 gram. ”Di mana
lobster dianggap sudah mampu bertahan hidup dan mencari makan sendiri di alam,”
terangnya.

Sementara itu,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih melakukan pengkajian untuk
merevisi aturan larangan ekspor dan penangkapan benih lobster. Jika keran
ekspor dibuka terlalu besar, dikhawatirkan jumlah BL di alam menurun. Begitu
pula upaya budi daya lobster yang tidak mudah.

Direktur Jenderal Budi
Daya KKP Slamet Soebjakto menuturkan, pihaknya sedang menyiapkan kebijakan
penangkapan BL untuk tujuan budi daya.

Himpunan Pembudi Daya
Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) menolak rencana Menteri Kelautan dan Perikanan
Edhy Prabowo tentang pembukaan kembali izin ekspor benih lobster (BL). Menurut
mereka, jika ingin tetap mengekspor, setidaknya harus lobster yang sudah
memiliki bobot 50 gram yang dikirim. Artinya, wujudnya bukan benih. ”Rencana
mengekspor BL ke Vietnam sama saja memberikan senjata untuk menyaingi
Indonesia,” ucap Ketua Hipilindo Effendy Wong.

Sejak 2013, Indonesia
adalah sumber BL ketika stok di Vietnam habis. Pesisir barat Sumatera serta
pesisir selatan Jawa dan Nusa Tenggara Barat adalah sumber lobster tanah air.
Di Sumatera, sumber lobster antara lain terdapat di Kabupaten Mukomuko,
Bengkulu, dan Pesisir Barat, Lampung. Di Banten dan Jawa Barat, sumber
komoditas itu meliputi Kabupaten Lebak, Sukabumi, Pangandaran, Cianjur, Garut,
dan Tasikmalaya.

Di Jawa Timur, area
penghasil lobster tersebar di Kabupaten Jember, Pacitan, Trenggalek,
Tulungagung, dan Banyuwangi. Lalu, di Nusa Tenggara Barat, sumber lobster
antara lain terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Dompu. ”Dari
Jawa dan NTB saja bisa mengirim 300 juta ekor ke Vietnam. Jika dibudidayakan
masing-masing 100 ekor pada keramba jaring apung, misalnya, bisa membuka
lapangan kerja bagi 3 ribu keluarga,” beber Effendy.

Effendy menuturkan,
budi daya lobster tidak mudah. Sebab, lobster sangat sensitif. Mudah stres. Pembudi
daya harus benar-benar menjaga lingkungan penangkaran bersih dari sisa pakan
maupun molting (ganti kulit) lobster itu sendiri.

Untuk menjaga
kelestarian lobster di alam, bisa dilepaskan 10 persen dari jumlah lobster yang
ada di penangkaran. Tapi, mereka dilepas setelah berbobot 50 gram. ”Di mana
lobster dianggap sudah mampu bertahan hidup dan mencari makan sendiri di alam,”
terangnya.

Sementara itu,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih melakukan pengkajian untuk
merevisi aturan larangan ekspor dan penangkapan benih lobster. Jika keran
ekspor dibuka terlalu besar, dikhawatirkan jumlah BL di alam menurun. Begitu
pula upaya budi daya lobster yang tidak mudah.

Direktur Jenderal Budi
Daya KKP Slamet Soebjakto menuturkan, pihaknya sedang menyiapkan kebijakan
penangkapan BL untuk tujuan budi daya.