JAKARTA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam
APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan raport merah, hal ini terlihat dari
besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan. Melihat hal itu,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk
menggenjot penyerapan APBD.
“Rata-rata SiLPA provinsi kita
masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi, kata Tjahjo di
Jakarta, Rabu (19/6).
Berdasarkan laporan hasil evauasi
hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar
(Selengkapnya lihat grafis).
Selain itu, lima hal lain yang
sering bermasalah terkait APBD adalah kelebihan pembayaran honorarium,
perjalanan dinas dan paket meeting, kelebihan pembayaran belanja barang dan
jasa termasuk jasa konsultasi, penyaluran belanja program yang belum dapat
dimanfaatkan, penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai, serta
pertanggungjawaban belanja kurang tertib.
Tjahjo mengatakan dengan
peraturan yang sudah ada, daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah
dengan baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Mendagri juga mengingatkan agar
daerah melakukan penyerapan anggaran dengan baik, sehingga angka sisa lebih
pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) bisa mendekati angka nol.
“Dari data realisasi APBD
provinsi tahun 2017 terlihat realisasi belanja sebesar Rp724,23 triliun atau
87,55% dari total belanja APBD. Rendahnya daya serap APBD antara lain
disebabkan terlambatnya pemerintah daerah dalam menetapkan Perda tentang APBD
dan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa,†ujarnya.
Pada posisi ini Mendagri telah
meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar
penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.
Ia menilai agak aneh karena
menghabiskan anggaran masih sulit. “Ini menunjukan bahwa perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong
dicermati,†tegas Mendagri. (ful/fin/kpc)