33 C
Jakarta
Sunday, November 24, 2024

Erick Thohir Endus Mafia Alkes Bergentayangan

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru
mengendus adanya permainan mafia dalam alat kesehatan. Ini setelah muncul
banyaknya pertanyaan mengapa Indonesia hingga kini masih harus mengimpor
barang-barang alat kesehatan (Alkes) dan obat-obatan.

Padahal, Indonesia mampu untuk
menyediakan bahan baku alat kesehatan dan obat-obatan. Meskipun ada beberapa
komponen yang memang harus diimpor, namun prosentasenya harusnya tidak sampai
90 persen. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, alkes menjadi komoditas
penting yang menyangkut kesehatan jutaan nyawa, sehingga ketergantungan terhadap
negara lain perlu dikurangi.

Erick Thohir pun beranggapan
selama ini ada mafia atau kelompok yang membuat Indonesia terus-menerus
melakukan impor bahan baku obat dan alat kesehatan. Atas hal itu, mantan bos
klub sepak bola Inter Milan segera membentuk sub-holding farmasi agar dapat
membendung ancaman terhadap bangsa saat terjadi sesuatu.

“Ide ini sudah disampaikan ke
Presiden Joko Widodo, karena ketahanan kesehatan merupakan salah satu sesuatu
yang penting untuk harus dijaga. Nah, pada 31 Januari 2020, sub holding BUMN
farmasi resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no.
862/KMK.06/2019,” terangnya, Minggu (19/4).

Dengan adanya sub holding farmasi
itu, diharapkan dapat menciptakan ketahanan kesehatan atau health security
dalam ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan kesinambungan. Kemudian, membangun
ekosistem kesehatan nasional yang inklusif, mandiri dan efisien. Tujuannya,
terbangun kemandirian obat dan alat-alat kesehatan sehingga dapat memperkecil
persentase impor. ”Jelas, pembentukan sub-holding itu untuk memberantas
mafia-mafia alat kesehatan. Dengan membangun industri farmasi maka diharapkan
dapat mempersempit ruang gerak para mafia-mafia itu,” terang.

Erick pun menugaskan PT Len
Industri (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia/PTDI
(Persero) untuk memproduksi ventilator. ”Mudah-mudahan kalau lulus uji klinik
maka ventilator ini sudah bisa untuk digunakan dan diproduksi BUMN,” ujarnya.

Baca Juga :  Draf UU Ciptaker Sudah Diserahkan ke Presiden, Ini Jumlah Halamannya

Ia juga meminta semua pihak untuk
bersatu dan bahu-membahu memikirkan kepentingan Indonesia secara jangka panjang
dan tidak lagi terjebak kebijakan-kebijakan jangka pendek. ”Jangan semua ini
ujung-ujungnya duit terus, dagang terus. Akhirnya kita terjebak short term
policy, didominasi oleh mafia-mafia dan trader tersebut. Kita harus lawan dan
ini Bapak Presiden Joko Widodo punya keberpihakan tersebut,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menilai bahwa wabah
Covid-19 merupakan peluang bagi Indonesia meningkatkan komitmen untuk melakukan
konsolidasi segala kekuatan dalam rangka menjaga rantai pasok atau supply chain
di industri, termasuk kesehatan.

Pada prinsipnya, negara lain
tidak akan peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Maka itu,
Indonesia harus peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa. ”Memang bangsa
lain peduli! Kita yang harus peduli terhadap bangsa kita,” ucap Erick Thohir.

Lagi-lagi Erick, berharap seluruh
jajarannya mengedepankan akhlak juga merupakan definisi dari Amanah,
Kompetensi, Harmonis, Loyalitas, Adaptif, dan Kolaborasi. Erick meyakini,
akhlak menjadi poin penting dalam mengelola aset BUMN yang mencapai sekitar Rp8.200
triliun itu, sehingga slogan ”BUMN untuk Indonesia” dapat terasa manfaatnya
bagi bangsa.

”Ya selain itu, perlu juga
teamwork yang kompak di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di
unit usaha, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi,
sekali lagi, akhlak yang baik,” paparnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya
Sinulingga menambahkan, selama ini pengusaha asing membawa bahan baku alat
kesehatan seperti APD dan masker untuk diproduksi di Indonesia. Setelah
selesai, barang itu diambil oleh pengusaha itu. ”Itu proses yang terjadi selama
ini dan kita akhirnya impor juga barang tersebut karena barang itu bukan punya
kita, itu milik yang punya bahan. Pabriknya ada, tapi bahan baku dari luar
semua, Indonesia hanya tukang jahitnya doang,” katanya.

Baca Juga :  Dua Alasan Umum Pekerja Informal Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

Demikian pula dengan alat bantu
pernapasan atau ventilator yang saat ini masih harus impor. Padahal, SDM
Indonesia mumpuni membuat alat itu. Para pengusaha itu membuat Indonesia
menjadi sibuk berdagang tanpa memikirkan membangun kemandirian industri alat
kesehatan.

Sementara itu, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bakal menindak tegas terhadap pihak yang
bermain-main dalam pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alkes
untuk penanganan Covid-19.

Ditambahkannya, masyarakat bisa
menginformasikan kepada KPK jika menemukan adanya pihak yang bermain dalam
pengadaan barang dan jasa Covid-19. ”KPK akan tegas terhadap pihak yang
bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan
alkes terlebih untuk situasi sekarang ini,” ucap Plt Juru bicara KPK Ali Fikri.

Terpisah, Ekonom lembaga kajian
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Deniey A Purwanto
menyarankan agar pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus Jerman
dalam upaya mendorong industri nasional memenuhi kebutuhan alkes seperti alat
pelindung diri, rapid test kit dan ventilator dalam rangka menghadapi pandemi
Covid-19.

“Diperlukan kebijakan-kebijakan
terobosan yakni bagaimana pemerintah bisa mengalihfungsikan sementara industri
nasional misalnya industri konveksi untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung
diri atau APD yang sangat dibutuhkan saat ini di Indonesia,” ujar Deniey.

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru
mengendus adanya permainan mafia dalam alat kesehatan. Ini setelah muncul
banyaknya pertanyaan mengapa Indonesia hingga kini masih harus mengimpor
barang-barang alat kesehatan (Alkes) dan obat-obatan.

Padahal, Indonesia mampu untuk
menyediakan bahan baku alat kesehatan dan obat-obatan. Meskipun ada beberapa
komponen yang memang harus diimpor, namun prosentasenya harusnya tidak sampai
90 persen. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, alkes menjadi komoditas
penting yang menyangkut kesehatan jutaan nyawa, sehingga ketergantungan terhadap
negara lain perlu dikurangi.

Erick Thohir pun beranggapan
selama ini ada mafia atau kelompok yang membuat Indonesia terus-menerus
melakukan impor bahan baku obat dan alat kesehatan. Atas hal itu, mantan bos
klub sepak bola Inter Milan segera membentuk sub-holding farmasi agar dapat
membendung ancaman terhadap bangsa saat terjadi sesuatu.

“Ide ini sudah disampaikan ke
Presiden Joko Widodo, karena ketahanan kesehatan merupakan salah satu sesuatu
yang penting untuk harus dijaga. Nah, pada 31 Januari 2020, sub holding BUMN
farmasi resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no.
862/KMK.06/2019,” terangnya, Minggu (19/4).

Dengan adanya sub holding farmasi
itu, diharapkan dapat menciptakan ketahanan kesehatan atau health security
dalam ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan kesinambungan. Kemudian, membangun
ekosistem kesehatan nasional yang inklusif, mandiri dan efisien. Tujuannya,
terbangun kemandirian obat dan alat-alat kesehatan sehingga dapat memperkecil
persentase impor. ”Jelas, pembentukan sub-holding itu untuk memberantas
mafia-mafia alat kesehatan. Dengan membangun industri farmasi maka diharapkan
dapat mempersempit ruang gerak para mafia-mafia itu,” terang.

Erick pun menugaskan PT Len
Industri (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia/PTDI
(Persero) untuk memproduksi ventilator. ”Mudah-mudahan kalau lulus uji klinik
maka ventilator ini sudah bisa untuk digunakan dan diproduksi BUMN,” ujarnya.

Baca Juga :  Draf UU Ciptaker Sudah Diserahkan ke Presiden, Ini Jumlah Halamannya

Ia juga meminta semua pihak untuk
bersatu dan bahu-membahu memikirkan kepentingan Indonesia secara jangka panjang
dan tidak lagi terjebak kebijakan-kebijakan jangka pendek. ”Jangan semua ini
ujung-ujungnya duit terus, dagang terus. Akhirnya kita terjebak short term
policy, didominasi oleh mafia-mafia dan trader tersebut. Kita harus lawan dan
ini Bapak Presiden Joko Widodo punya keberpihakan tersebut,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menilai bahwa wabah
Covid-19 merupakan peluang bagi Indonesia meningkatkan komitmen untuk melakukan
konsolidasi segala kekuatan dalam rangka menjaga rantai pasok atau supply chain
di industri, termasuk kesehatan.

Pada prinsipnya, negara lain
tidak akan peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Maka itu,
Indonesia harus peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa. ”Memang bangsa
lain peduli! Kita yang harus peduli terhadap bangsa kita,” ucap Erick Thohir.

Lagi-lagi Erick, berharap seluruh
jajarannya mengedepankan akhlak juga merupakan definisi dari Amanah,
Kompetensi, Harmonis, Loyalitas, Adaptif, dan Kolaborasi. Erick meyakini,
akhlak menjadi poin penting dalam mengelola aset BUMN yang mencapai sekitar Rp8.200
triliun itu, sehingga slogan ”BUMN untuk Indonesia” dapat terasa manfaatnya
bagi bangsa.

”Ya selain itu, perlu juga
teamwork yang kompak di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di
unit usaha, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi,
sekali lagi, akhlak yang baik,” paparnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya
Sinulingga menambahkan, selama ini pengusaha asing membawa bahan baku alat
kesehatan seperti APD dan masker untuk diproduksi di Indonesia. Setelah
selesai, barang itu diambil oleh pengusaha itu. ”Itu proses yang terjadi selama
ini dan kita akhirnya impor juga barang tersebut karena barang itu bukan punya
kita, itu milik yang punya bahan. Pabriknya ada, tapi bahan baku dari luar
semua, Indonesia hanya tukang jahitnya doang,” katanya.

Baca Juga :  Dua Alasan Umum Pekerja Informal Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

Demikian pula dengan alat bantu
pernapasan atau ventilator yang saat ini masih harus impor. Padahal, SDM
Indonesia mumpuni membuat alat itu. Para pengusaha itu membuat Indonesia
menjadi sibuk berdagang tanpa memikirkan membangun kemandirian industri alat
kesehatan.

Sementara itu, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bakal menindak tegas terhadap pihak yang
bermain-main dalam pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alkes
untuk penanganan Covid-19.

Ditambahkannya, masyarakat bisa
menginformasikan kepada KPK jika menemukan adanya pihak yang bermain dalam
pengadaan barang dan jasa Covid-19. ”KPK akan tegas terhadap pihak yang
bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan
alkes terlebih untuk situasi sekarang ini,” ucap Plt Juru bicara KPK Ali Fikri.

Terpisah, Ekonom lembaga kajian
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Deniey A Purwanto
menyarankan agar pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus Jerman
dalam upaya mendorong industri nasional memenuhi kebutuhan alkes seperti alat
pelindung diri, rapid test kit dan ventilator dalam rangka menghadapi pandemi
Covid-19.

“Diperlukan kebijakan-kebijakan
terobosan yakni bagaimana pemerintah bisa mengalihfungsikan sementara industri
nasional misalnya industri konveksi untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung
diri atau APD yang sangat dibutuhkan saat ini di Indonesia,” ujar Deniey.

Terpopuler

Artikel Terbaru