Program kartu prakerja sebagai salah satu
jaring pengaman sosial dampak Covid-19 kembali disorot. Kali ini berkaitan
dengan penyaluran dana insentif. Diketahui, pemerintah menunjuk tiga platform
pembayaran digital, yaitu OVO, LinkAja, dan Gopay.
Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI)
akan menjadi official digital banking partner untuk penyaluran insentif.
Seperti diketahui, peserta program kartu
prakerja akan mendapatkan dana insentif Rp 600.000 per bulan selama empat
bulan. Pemerintah bakal menyalurkan dana insentif tersebut melalui
platform-platform di atas sesuai dengan pilihan peserta.
Ekonom Institute Development of Economics and
Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai mekanisme penyaluran dana
insentif tersebut cenderung menguntungkan start-up seperti OVO dan Gopay.
â€Selain karena tidak terbuka lelangnya, ini terkesan upaya pemerintah
menyelamatkan start-up,†kata Bhima kemarin (18/4). â€Kenapa pemerintah dalam
hal pembayaran tidak mengandalkan BUMN. Anehnya kan ada LinkAja, seharusnya
BUMN lebih dilibatkan,†imbuhnya.
Menurut Bhima, dalam kondisi krisis, start-up
juga menjadi salah satu sektor yang bakal mengalami kesulitan karena minimnya
pendanaan dari investor. Namun, di sisi lain Bhima meyakini bahwa itu bukan
sektor prioritas yang perlu diselamatkan. â€Penyelamatan start-up lewat proyek
pemerintah, menurut saya, tidak elok. Apalagi berkaitan dengan data masyarakat
dan pelaku usaha Indonesia. Perlu diperhatikan juga mekanisme kerahasiaan
datanya,†tegas Bhima.
Secara keseluruhan, Bhima menganggap bahwa
format program kartu prakerja kurang tepat. Dalam kondisi seperti saat ini, dia
meyakini bahwa bantuan langsung tunai (BLT) merupakan skema insentif yang lebih
on target. â€Bukan pelatihan, apalagi pelatihannya tak relevan,†bebernya.
Senada, pengamat ekonomi Universitas Indonesia
Fithra Faisal mengatakan, program kartu prakerja memiliki multiplayer cash yang
sebetulnya efeknya besar untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tengah
tertekan karena pandemi korona. â€Jauh lebih bermanfaat digunakan untuk
kebutuhan sehari-hari. Daripada uangnya berputar di start-up, itu bisa jadi
bantalan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan konsumsi,†ujar Fithra.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Direktur
OVO Karaniya Dharmasaputra saat penandatanganan memorandum of understanding
(MoU) mitra kartu prakerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
mengatakan, OVO hanya berperan sebagai layanan teknologi finansial yang diminta
ikut andil dalam program tersebut. Karaniya menyebutkan, skema itu akan menjadi
bentuk edukasi masyarakat mengenai transaksi nontunai. â€Kami tidak charge
pemerintah. Ini bentuk kontribusi perusahaan teknologi saja, jadi bergantung
penerima mau lewat apa. Kalau mau lewat OVO, OVO yang salurkan,†ujarnya.
Bantuan dari Polri
Polri ikut ambil bagian dalam penyelamatan
masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 197.256 driver akan menjadi
target penerima bantuan tunai bertajuk Polri Peduli Keselamatan Berlalu Lintas
dan Pencegahan Covid-19 2020.
Dalam program itu, setiap peserta akan
mendapatkan Rp 1.800.000 yang diberikan bertahap selama tiga bulan atau Rp 600
ribu per bulan.
Hingga saat ini, baru 9.403 peserta yang
mendaftar. Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono, telah ada dua
kali gelombang pendataaan yang dilakukan Korlantas Polri. Gelombang pertama
diikuti 3.413 driver. ’’Gelombang kedua meningkat menjadi 5.990 driver,†terang
dia kemarin.
Dengan target peserta 197.256 orang, peluang
bagi sasaran seperti sopir taksi, travel, bus, maupun truk mendapatkan bantuan
masih terbuka. Pengemudi delman, andong, dan kernet juga bisa menerima. ’’Bukan
hanya driver mobil,†katanya. Mereka bisa mendaftar di direktorat lalu lintas
tiap-tiap polda.
Kepolisian akan memberikan beragam pelatihan
kepada para driver yang telah terdata. Ada tiga jenis materi pelatihan. Yakni,
berkaitan dengan protokol penanganan Covid-19 untuk angkutan umum, etika
pelayanan terhadap tamu atau customer turis asing, serta materi safety riding.
Argo menjelaskan, anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 360 miliar. Dana
itu diambilkan dari realokasi anggaran Polri.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, saat ini ada sekitar 32 ribu calon
pekerja migran Indonesia (PMI) yang terpaksa batal berangkat ke luar negeri.
Hal itu terjadi seiring dengan kebijakan penundaan penempatan calon PMI ke luar
negeri akibat Covid-19. ’’Ini untuk melindungi calon PMI dan PMI kita. Sebab,
Covid-19 ini kan pandemi global,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Ida menyoroti kasus pekerja yang
di-PHK dan dirumahkan akibat Covid-19. Merujuk data Kementerian
Ketenagakerjaan, hingga 16 April 2020, sebanyak 1,9 juta pekerja formal dan
informal di-PHK atau dirumahkan. Sejauh ini, persentase yang dirumahkan lebih
besar daripada kasus PHK. ’’Saya berharap opsi PHK benar-benar jadi jalan
terakhir sepanjang masih bisa mempekerjakan mereka. Mungkin dengan mengurangi
sif atau jam kerja,’’ ungkap dia.
Bagi yang terkena PHK atau dirumahkan, dia
menginginkan mereka mengikuti program kartu prakerja. Dia mengakui, ada
perubahan fokus pada program tersebut. Sebelumnya, fokusnya mengarah pada
peningkatan kompetensi pekerja. Namun, karena pandemi Covid-19,
disisipkan social safety net bagi mereka yang di-PHK atau
dirumahkan.