32 C
Jakarta
Monday, November 25, 2024

Polemik Ekspor Benih Lobster, Begini Respon Presiden

JAKARTA – Polemik kebijakan untuk membuka kembali ekspor benih
lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bikin telinga Presiden
Joko Widodo panas. Buru-buru ia pun memberikan penegasannya terkait hal ini.

“Nelayan dapat untung ndak? Ekosistem, alamnya terjaga ndak? Yang
paling penting negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat,
lingkungan tidak rusak. Jadi ada nilai tambahnya. Mau diekspor atau tidak,
hitungannya dari situ,” tegas Presiden kepada wartawan usak meresmikan seksi
II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, kemarin
(17/12).

Presiden mengingatkan, jangan
kita hanya melihat lingkungannya saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat.
Tapi jangan nilai ekonominya saja tapi lingkungannya harus dipelihara.
Keseimbangan antara itu yang penting.

Baca Juga :  Istana Negara Ikut Tergenang Banjir Jakarta

“Bukan hanya bilang jangan, ndak, mestinya keseimbangan itu yang
diperlukan, jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin diekspor itu juga enggak
bener,” tegas Presiden.

Presiden meyakini, para pakar
tentunya mengetahui bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster tidak
diselundupkan, tidak diekspor awur-awuran tapi juga nelayan mendapat manfaat
dari sana, nilai tambah ada di negara kita.

Sebelum ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri
mencapai Rp900 miliar per tahun.

Dana tersebut digunakan mendanai
pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.

“Dalam setahun, aliran dana dari luar negeri yang diduga untuk
mendanai pengepul membeli benur tangkapan nelayan lokal mencapai Rp300 miliar
hingga Rp900 miliar,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara
Refleksi Akhir Tahun 2019, di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).

Baca Juga :  Waduh! RS di Jakarta Full Pasien Covid, Pasien Dirawat di Lorong, Ambu

Penyelundupan lobster ke luar
negeri ini, menurut Badaruddin, menggunakan sindikat internasional. Ia
mengemukakan, aliran dana sindikat di luar negeri ke pelaku Indonesia
menggunakan perantara kegiatan usaha valuta asing atau money changer.

Menteri Kelautan dan Perikanan
Edhy Prabowo mengingatkan selama ini langkah menyetop ekspor kenyataannya
sepenuhnya tidak mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih ekspor.

“Penyelundupan ada terus,” tegas Edhy. Ia menjelaskan, rencana untuk
membuka kembali ekspor benih lobster adalah dalam rangka meningkatkan nilai
keekonomian di masyarakat. (fin/ful/kpc)

JAKARTA – Polemik kebijakan untuk membuka kembali ekspor benih
lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bikin telinga Presiden
Joko Widodo panas. Buru-buru ia pun memberikan penegasannya terkait hal ini.

“Nelayan dapat untung ndak? Ekosistem, alamnya terjaga ndak? Yang
paling penting negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat,
lingkungan tidak rusak. Jadi ada nilai tambahnya. Mau diekspor atau tidak,
hitungannya dari situ,” tegas Presiden kepada wartawan usak meresmikan seksi
II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, kemarin
(17/12).

Presiden mengingatkan, jangan
kita hanya melihat lingkungannya saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat.
Tapi jangan nilai ekonominya saja tapi lingkungannya harus dipelihara.
Keseimbangan antara itu yang penting.

Baca Juga :  Istana Negara Ikut Tergenang Banjir Jakarta

“Bukan hanya bilang jangan, ndak, mestinya keseimbangan itu yang
diperlukan, jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin diekspor itu juga enggak
bener,” tegas Presiden.

Presiden meyakini, para pakar
tentunya mengetahui bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster tidak
diselundupkan, tidak diekspor awur-awuran tapi juga nelayan mendapat manfaat
dari sana, nilai tambah ada di negara kita.

Sebelum ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri
mencapai Rp900 miliar per tahun.

Dana tersebut digunakan mendanai
pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.

“Dalam setahun, aliran dana dari luar negeri yang diduga untuk
mendanai pengepul membeli benur tangkapan nelayan lokal mencapai Rp300 miliar
hingga Rp900 miliar,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara
Refleksi Akhir Tahun 2019, di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).

Baca Juga :  Waduh! RS di Jakarta Full Pasien Covid, Pasien Dirawat di Lorong, Ambu

Penyelundupan lobster ke luar
negeri ini, menurut Badaruddin, menggunakan sindikat internasional. Ia
mengemukakan, aliran dana sindikat di luar negeri ke pelaku Indonesia
menggunakan perantara kegiatan usaha valuta asing atau money changer.

Menteri Kelautan dan Perikanan
Edhy Prabowo mengingatkan selama ini langkah menyetop ekspor kenyataannya
sepenuhnya tidak mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih ekspor.

“Penyelundupan ada terus,” tegas Edhy. Ia menjelaskan, rencana untuk
membuka kembali ekspor benih lobster adalah dalam rangka meningkatkan nilai
keekonomian di masyarakat. (fin/ful/kpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru