PROKALTENG.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengimbau masyarakat tetap tenang menyikapi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Ia meminta publik mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Kepada awak media, Djamari menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Pemerintah berkomitmen memastikan setiap penanganan perkara berjalan profesional, independen, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Di tengah gonjang-ganjing antara Polri dan Kejaksaan di kasus tersebut, Djamari mengingatkan bahwa pemerintah terus menjaga sinergi dan koordinasi antarinstansi.
Menurut dia, Polri, Kejaksaan, dan penegak hukum lain memiliki tujuan sama, yakni menegakkan hukum dan memberantas korupsi demi bangsa.
“Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang,” kata dia dikutip pada Sabtu (11/7).
Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Djamari mengirimkan pesan agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh spekulasi atau narasi yang tidak berdasar fakta. Dia menilai penyebaran informasi tidak terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu situasi kondusif.
“Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pintanya.
PROKALTENG.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengimbau masyarakat tetap tenang menyikapi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Ia meminta publik mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Kepada awak media, Djamari menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Pemerintah berkomitmen memastikan setiap penanganan perkara berjalan profesional, independen, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Di tengah gonjang-ganjing antara Polri dan Kejaksaan di kasus tersebut, Djamari mengingatkan bahwa pemerintah terus menjaga sinergi dan koordinasi antarinstansi.
Menurut dia, Polri, Kejaksaan, dan penegak hukum lain memiliki tujuan sama, yakni menegakkan hukum dan memberantas korupsi demi bangsa.
“Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang,” kata dia dikutip pada Sabtu (11/7).
Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Djamari mengirimkan pesan agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh spekulasi atau narasi yang tidak berdasar fakta. Dia menilai penyebaran informasi tidak terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu situasi kondusif.
“Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pintanya.
