JAKARTA, PROKALTENG.CO — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggandeng sejumlah institusi pendidikan tinggi serta asosiasi profesi guna memperkuat ekosistem penyiapan tenaga kerja yang kompeten, bersertifikasi global, dan siap bersaing di pasar internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara dengan Universitas Cenderawasih, Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), Universitas Esa Unggul, dan MNC University di Kantor KP2MI, Jakarta, Kamis(10/9).
Menteri Mukhtarudin mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi pendidikan tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun sistem penyiapan Pekerja Migran yang tidak hanya berorientasi pada penempatan.
Akan tetapi dimulai sejak tahap pendidikan, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pemetaan peluang kerja hingga pelindungan setelah bekerja di luar negeri.
“Pendekatan penyiapan Pekerja Migran Indonesia berfokus pada hasil akhir atau goal-oriented, yakni menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, bersertifikasi global, dan siap ditempatkan di luar negeri,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menurut Menteri P2MI, kebutuhan pasar kerja global terus berkembang sehingga Indonesia tidak cukup hanya menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pekerja Migran harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan, kemampuan bahasa asing, pemahaman budaya kerja internasional, serta sertifikasi yang diakui secara global.
Karena itu, kerja sama antara pemerintah dan institusi pendidikan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem hulu-hilir penyiapan Pekerja Migran Indonesia.
“Oleh karena itu, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang kita tandatangani pada hari ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem penyiapan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” kata Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan, ruang lingkup kerja sama dengan empat lembaga tersebut secara garis besar mencakup penguatan pendidikan, kompetensi, informasi, serta layanan migrasi aman.
