28.6 C
Jakarta
Monday, July 22, 2024
spot_img

DPR RI Dorong KPU Lakukan Penguatan Keamanan Data Digital

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Adanya kebocoran data dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum/KPU yang merupakan data daftar pemilih tetap atau DPT. Diinformasikan, data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp1,1 miliar.

Anggota DPR RI Mukhtarudin meminta KPU harus terusĀ  berkordinasi dengan pemerintah untuk mengusut dan menangkap oknum yang diduga pelaku peretasan tersebut.

“Dan memberikan tindakan tegas sesuai dengan Undang-undang/UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP,” imbuh Mukhtarudin Minggu 3 Desember 2023.

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini juga mengatakan KPU dalam hal ini untuk meningkatkan server yang dipakai termasuk jaminan keamanan server yang dipakai agar tidak mudah di retas orang.

“Artinya, KPU juga harus bertanggung jawab terhadap data pribadi yang bocor tersebut, dan berkomitmen kepada masyarakat terkait tanggung jawab dan jaminan keamanan data yang bocor itu,” tandas Mukhtarudin.

Baca Juga :  Mukhtarudin Sebut Pancasila Sangat Relevan Sebagai Way Of Life

Mesti begitu, Pria kelahiran Pangkalan Bun Kalteng ini berharap KPU memvalidasi seluruh data yang bocor bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo, untuk menelusuri celah kebocoran tersebut.

Agar ke depannya, lanjut Mukhtarudin, dapat dilakukan penguatan sistem keamanan data digital, utamanya data pribadi masyarakat.

“Pemerintah, dalam hal ini Kominfo bekerjasama dengan peneliti dan Kepolisian untuk meningkatkan sistem keamanan data di ranah kementerian/lembaga di Indonesia, agar sistem keamanan online atau digital dapat terus diperkuat sehingga tidak mudah bocor atau diretas,” pungkas Mukhtarudin.

BSSN Kirim Hasil Investigasi

Untuk diketahui, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku telah merampungkan investigasi awal terkait kasus dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga :  Gelar Bimtek di Kapuas, Mukhtarudin: Butuh Konsistensi Cetak Wirausaha Muda

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan hasil investigasi awal tersebut juga telah dikirimkan kepada Bareskrim Polri dan KPU pada Sabtu 2 Desember 2023.

“BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan KPU,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ariandi mengatakan investigasi awal tersebut merupakan hasil analisis dan forensik digital yang telah dilakukan dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui akar masalah dugaan kebocoran data.

Dia menjelaskan nantinya hasil investigasi itu akan digunakan sebagai landasan tindak lanjut penegakan hukum oleh Bareskrim Polri.

“BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dalam pengamanan siber Pemilu 2024,” pungkasnya. (tim)

JAKARTA, PROKALTENG.CO – Adanya kebocoran data dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum/KPU yang merupakan data daftar pemilih tetap atau DPT. Diinformasikan, data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp1,1 miliar.

Anggota DPR RI Mukhtarudin meminta KPU harus terusĀ  berkordinasi dengan pemerintah untuk mengusut dan menangkap oknum yang diduga pelaku peretasan tersebut.

“Dan memberikan tindakan tegas sesuai dengan Undang-undang/UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP,” imbuh Mukhtarudin Minggu 3 Desember 2023.

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini juga mengatakan KPU dalam hal ini untuk meningkatkan server yang dipakai termasuk jaminan keamanan server yang dipakai agar tidak mudah di retas orang.

“Artinya, KPU juga harus bertanggung jawab terhadap data pribadi yang bocor tersebut, dan berkomitmen kepada masyarakat terkait tanggung jawab dan jaminan keamanan data yang bocor itu,” tandas Mukhtarudin.

Baca Juga :  Mukhtarudin Sebut Pancasila Sangat Relevan Sebagai Way Of Life

Mesti begitu, Pria kelahiran Pangkalan Bun Kalteng ini berharap KPU memvalidasi seluruh data yang bocor bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo, untuk menelusuri celah kebocoran tersebut.

Agar ke depannya, lanjut Mukhtarudin, dapat dilakukan penguatan sistem keamanan data digital, utamanya data pribadi masyarakat.

“Pemerintah, dalam hal ini Kominfo bekerjasama dengan peneliti dan Kepolisian untuk meningkatkan sistem keamanan data di ranah kementerian/lembaga di Indonesia, agar sistem keamanan online atau digital dapat terus diperkuat sehingga tidak mudah bocor atau diretas,” pungkas Mukhtarudin.

BSSN Kirim Hasil Investigasi

Untuk diketahui, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku telah merampungkan investigasi awal terkait kasus dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga :  Gelar Bimtek di Kapuas, Mukhtarudin: Butuh Konsistensi Cetak Wirausaha Muda

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan hasil investigasi awal tersebut juga telah dikirimkan kepada Bareskrim Polri dan KPU pada Sabtu 2 Desember 2023.

“BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan KPU,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ariandi mengatakan investigasi awal tersebut merupakan hasil analisis dan forensik digital yang telah dilakukan dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui akar masalah dugaan kebocoran data.

Dia menjelaskan nantinya hasil investigasi itu akan digunakan sebagai landasan tindak lanjut penegakan hukum oleh Bareskrim Polri.

“BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dalam pengamanan siber Pemilu 2024,” pungkasnya. (tim)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru