Menkes Minta Pemda Buka-bukaan Soal Angka Anak Stunting

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, minta pemda buka-bukaan soal angka anak stunting di wilayah masing-masing. Caranya adalah dengan gencar melakukan penimbangan berat badan ke seluruh anak yang ada di daerah.

Hal itu menurutnya penting dilakukan, agar terbuka seluruhnya informasi soal anak stunting. Dengan begitu, penanganan yang tepat dapat dilakukan mulai dari pencegahan.

“Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data covid, pandemi kemudian vaksin, data vaksinasi,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/7).

“Keterbukaan terhadap data, keberanian menerima kenyataan datanya seperti itu, itu penting,” tegasnya.

Budi mengatakan bahwa salah satu daerah yang sudah melakukan itu adalah DKI Jakarta.

“Jadi mereka buka datanya semua, kenyataannya kok stunting, jadinya ketemu ya udah, habis itu juga di update stuntingnya ketemunya itu sebenarnya di export juga dari kabupaten kota tetangga DKI dan setiap bulan jadi naik,” jelasnya.

“Kita jadi tahu kan. Rapi bagusnya jadinya terbuka, kita urus itu,” pungkas Budi.

Sebelumnya, Penanganan kasus stunting pada anak membutuhkan transparansi data di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu agar penanganan dan pencegahan dapat segera dilakukan terhadap anak-anak yang rawan stunting. Setelah dibuka secara transparan, DKI Jakarta saja ternyata mencatat sementara ini ada ada sebanyak 36 ribu balita yang stunting alias bermasalah masukan gizinya.

“Balita di Jakarta yang bermasalah gizi (stunting, gizi buruk, gizi kurang, underweight) total 36 ribu,” ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan, Senin (24/7).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 798.107 balita di DKI Jakarta tergolong rawan gizi. Menurut arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Heru mengatakan bahwa pihaknya terus menggencarkan untuk melakukan penimbangan kepada seluruh balita tersebut.

“Pak Menteri tadi mengarahkan, dari 798 ribu itu semuanya harus ditimbang. Yang sekarang sudah tertimbang itu adalah 250 ribu-an (54,6%),” ungkapnya.(jpc/ind)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, minta pemda buka-bukaan soal angka anak stunting di wilayah masing-masing. Caranya adalah dengan gencar melakukan penimbangan berat badan ke seluruh anak yang ada di daerah.

Hal itu menurutnya penting dilakukan, agar terbuka seluruhnya informasi soal anak stunting. Dengan begitu, penanganan yang tepat dapat dilakukan mulai dari pencegahan.

“Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data covid, pandemi kemudian vaksin, data vaksinasi,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/7).

“Keterbukaan terhadap data, keberanian menerima kenyataan datanya seperti itu, itu penting,” tegasnya.

Budi mengatakan bahwa salah satu daerah yang sudah melakukan itu adalah DKI Jakarta.

“Jadi mereka buka datanya semua, kenyataannya kok stunting, jadinya ketemu ya udah, habis itu juga di update stuntingnya ketemunya itu sebenarnya di export juga dari kabupaten kota tetangga DKI dan setiap bulan jadi naik,” jelasnya.

“Kita jadi tahu kan. Rapi bagusnya jadinya terbuka, kita urus itu,” pungkas Budi.

Sebelumnya, Penanganan kasus stunting pada anak membutuhkan transparansi data di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu agar penanganan dan pencegahan dapat segera dilakukan terhadap anak-anak yang rawan stunting. Setelah dibuka secara transparan, DKI Jakarta saja ternyata mencatat sementara ini ada ada sebanyak 36 ribu balita yang stunting alias bermasalah masukan gizinya.

“Balita di Jakarta yang bermasalah gizi (stunting, gizi buruk, gizi kurang, underweight) total 36 ribu,” ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan, Senin (24/7).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 798.107 balita di DKI Jakarta tergolong rawan gizi. Menurut arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Heru mengatakan bahwa pihaknya terus menggencarkan untuk melakukan penimbangan kepada seluruh balita tersebut.

“Pak Menteri tadi mengarahkan, dari 798 ribu itu semuanya harus ditimbang. Yang sekarang sudah tertimbang itu adalah 250 ribu-an (54,6%),” ungkapnya.(jpc/ind)