SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim mengelar rapat membahas persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten ini, akhir pekan lalu. “Kami pemerintah Kabupaten akan berupaya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini sesuai jadwal dan tidak sampai tertunda,” kata Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, Rabu (22/2).
Menurutnya, pemkab telah membentuk tim untuk membahas lebih rinci masalah ini. Hal itu lantaran saat ini tahapan pemilu serentak 2024 sudah berjalan sehingga perlu penyesuaian agar tidak sampai terganggu. “Kami sedang menghitung betul-betul jangan sampai pilkades ini menghambat kegiatan tahapan pemilu, dan kami juga menghitung estimasi waktunya agar cukup untuk pelaksanaannya,”ujar Halikin.
Dirinya mengatakan pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, (Forkopimda) dan telah membentuk tim untuk mengkaji semua aspek, baik dari biaya, keamanan dan juga waktunya.
“Semoga saja pilkades ini dapat dilaksanakan, tapi kami masih menunggu hasil rapat selanjutnya dari Forkopimda dan tim setelah melakukan kajian,” ucap Halikin.
Dia berharap pilkades serentak tetap bisa dilaksanakan tahun ini, kalau sampai tertunda maka pemerintah daerah harus menunjuk seorang pegawai negeri sipil (PNS) menjadi penjabat kepala desa dengan masa jabatan cukup lama yaitu hampir dua tahun.
“Hal inilah yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Kekhawatiran itu karena biasanya pegawai berstatus PNS di desa hanya guru, padahal pegawai tersebut mempunyai kewajiban mengajar anak didiknya, makanya pilkades itu harus dilaksanakan tahun ini,” tutupnya.(bah/ans/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim mengelar rapat membahas persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten ini, akhir pekan lalu. “Kami pemerintah Kabupaten akan berupaya melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini sesuai jadwal dan tidak sampai tertunda,” kata Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, Rabu (22/2).
Menurutnya, pemkab telah membentuk tim untuk membahas lebih rinci masalah ini. Hal itu lantaran saat ini tahapan pemilu serentak 2024 sudah berjalan sehingga perlu penyesuaian agar tidak sampai terganggu. “Kami sedang menghitung betul-betul jangan sampai pilkades ini menghambat kegiatan tahapan pemilu, dan kami juga menghitung estimasi waktunya agar cukup untuk pelaksanaannya,”ujar Halikin.
Dirinya mengatakan pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, (Forkopimda) dan telah membentuk tim untuk mengkaji semua aspek, baik dari biaya, keamanan dan juga waktunya.
“Semoga saja pilkades ini dapat dilaksanakan, tapi kami masih menunggu hasil rapat selanjutnya dari Forkopimda dan tim setelah melakukan kajian,” ucap Halikin.
Dia berharap pilkades serentak tetap bisa dilaksanakan tahun ini, kalau sampai tertunda maka pemerintah daerah harus menunjuk seorang pegawai negeri sipil (PNS) menjadi penjabat kepala desa dengan masa jabatan cukup lama yaitu hampir dua tahun.
“Hal inilah yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Kekhawatiran itu karena biasanya pegawai berstatus PNS di desa hanya guru, padahal pegawai tersebut mempunyai kewajiban mengajar anak didiknya, makanya pilkades itu harus dilaksanakan tahun ini,” tutupnya.(bah/ans/kpg)
