26.6 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Survei Polmatrix, Cuma 10 Persen yang Ingin Pilkada 2020 Dilanjutkan

JAKARTA- Hasil survei Polmatrix Indonesia menunjukkan publik lebih
memilih Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti ditunda.

“Temuan
survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk
ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden, karena khawatir
kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru COVID-19,” kata
Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran persnya, di
Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Sementara
itu sebanyak 12,1 persen lebih memilih Pilkada ditunda khusus di daerah-daerah
yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Sedangkan yang
menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6 persen, dan
sisanya 4,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Pilkada sendiri sudah
ditunda dari jadwal sebelumnya pada 9 September 2020.

Baca Juga :  ORI Minta Pemprov Jamin Ketersedian Kebutuhan Pokok

Menurut
Dendik, pada tahapan awal seperti pendaftaran bakal calon sudah menimbulkan
kerumunan massa pendukung, apalagi nanti memasuki masa kampanye. Pilkada 2020
digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Setidaknya
ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah
pada 9 Desember 2020.

“Bisa dibayangkan
luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu
merebut suara pemilih di tiap daerah,” ujarnya.

Diketahui,
sedikitnya 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif Covid-19, dan
jumlahnya masih terus bertambah.

Demikian
pula dengan penyelenggara pemilu, dari komisioner KPU dan KPUD, Bawaslu, hingga
petugas di tingkat bawah yang terjangkit.

Opsi protokol
kesehatan dalam Pilkada diragukan efektivitasnya, terbukti dari banyaknya
pelanggaran yang ada. Dendik mengatakan, tanpa ada Pilkada saja penyebaran virus
masih terus berlangsung, apalagi bila Pilkada tetap diselenggarakan.

Baca Juga :  13 Posko di Kelurahan Disiagakan

“Dengan
pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat
menular. Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang
berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat,” tutur Dendik.

Survei Polmatrix
Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000
orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon
terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error
survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

JAKARTA- Hasil survei Polmatrix Indonesia menunjukkan publik lebih
memilih Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti ditunda.

“Temuan
survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk
ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden, karena khawatir
kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru COVID-19,” kata
Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran persnya, di
Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Sementara
itu sebanyak 12,1 persen lebih memilih Pilkada ditunda khusus di daerah-daerah
yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Sedangkan yang
menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6 persen, dan
sisanya 4,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Pilkada sendiri sudah
ditunda dari jadwal sebelumnya pada 9 September 2020.

Baca Juga :  ORI Minta Pemprov Jamin Ketersedian Kebutuhan Pokok

Menurut
Dendik, pada tahapan awal seperti pendaftaran bakal calon sudah menimbulkan
kerumunan massa pendukung, apalagi nanti memasuki masa kampanye. Pilkada 2020
digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Setidaknya
ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah
pada 9 Desember 2020.

“Bisa dibayangkan
luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu
merebut suara pemilih di tiap daerah,” ujarnya.

Diketahui,
sedikitnya 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif Covid-19, dan
jumlahnya masih terus bertambah.

Demikian
pula dengan penyelenggara pemilu, dari komisioner KPU dan KPUD, Bawaslu, hingga
petugas di tingkat bawah yang terjangkit.

Opsi protokol
kesehatan dalam Pilkada diragukan efektivitasnya, terbukti dari banyaknya
pelanggaran yang ada. Dendik mengatakan, tanpa ada Pilkada saja penyebaran virus
masih terus berlangsung, apalagi bila Pilkada tetap diselenggarakan.

Baca Juga :  13 Posko di Kelurahan Disiagakan

“Dengan
pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat
menular. Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang
berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat,” tutur Dendik.

Survei Polmatrix
Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000
orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon
terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error
survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Terpopuler

Artikel Terbaru