PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Kalteng meminta kepada TNI-Polri, BPBD dan BPN untuk melakukan
pendataan secara spesifik terkait keberadaan lahan yang terbakar hingga saat
ini. Hal ini disampaikan oleh Anggota
Komisi D DPRD Kalteng Hj Agus Susilasani.
“Pemerintah dalam hal ini BPBD,
BPN serta TNI-Polri harus bisa mendata keberadaan lahan yang terbakar
di sejumlah tempat di Kalteng untuk ditelusuri lebih jauh terkait dengan
persoalan karhutla yang saat ini sedang terjadi, “ujarnya.
Dirinya meyakini, keberadaan
lahan yang saat ini terbakar tidak hanya milik para petani untuk kepentingan
pertanian tetapi juga milik para pejabat atau elit lainnya. “Lahan yang terbakar
saya yakin bukan hanya milik para petani tetapi juga milik para pejabat. Untuk
itu ditelusuri biar tahu motifnya apa lahan tersebut dibakar atau terbakar,â€
tegas Agus Susilasani.
Menurutnya, masa lahan yang
besar-besar dan dipinggir jalan negara milik petani. Bisa jadi itu milik
pejabat atau pengusaha. Jika ditemukan ada indikasi dibakar dengan berbagai
tujuan tertentu maka penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang buluh. “Kalau
ada indikasi dibakar maka harus dihukum tanpa pandang buluh,†tegasnya kembali.
Agus Susilasani menambahkan, pendataan
yang dilakukan akan sangat mudah untuk melakukan kontrol serta diminta untuk
para pemilik lahan turut mengambil bagian dalam tugas penjagaan lahan yang
dibakarnya.
“Kalau sudah tahu siapa pemilik
lahannya maka bisa diminta bantuan untuk menjaga lahan milik mereka sendiri
sehingga bisa mencegah terjadinya karhutla,†terangnya.
Selain meminta melakukan
pendataan, dirinya juga meminta pemerintah untuk giat melakukan pembagian
masker di sejumlah titik mengingat kondisi udara saat ini sangat buruk.
“Saya lihat sekarang pembagian
maskernya kurang sekali. Cobalah lebih digiatkan lagi, karena kondisi udara
saat ini sangat buruk,†tukas Agus Susilasani. (old/ari/ctk/nto)