.jpg "setiap-pd-harus-perhatikan-empat-komponen")
PALANGKA
RAYA – Pemko Palangka Raya menggelar rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi
Anggaran (Tepra), di Aula PK II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (12/6).
Pada
kegiatan ini, seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya
diminta melakukan konsolidasi menyeluruh di dalam perangkat terkait, terutama
dalam hal sinkronisasi pengelolaan data realisasi APBD dan pengadaan barang dan
jasa tahun anggaran 2019.
Plt
Asisten Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya Murni D Djinu mengatakan, guna sinkronisasi
data realisasi APBD dan pengadaan barang dan jasa, maka setiap PD harus
memperhatikan empat komponen penting yang sangat berperan dalam mempengaruhi
pelaksanaan serapan anggaran. Komponen itu yakni peran pejabat pembuat komitmen
(PPK) yang bisa bisa dirangkap langsung oleh kepala dinas, lalu pejabat
pengelola teknis kegiatan, pejabat pengadaan dan kasubbag perencanaan.
“Semua
komponen ini, harus dapat dikonsolidasikan serta bersinergi dalam mengejar
realisasi dan target yang ditetapkan,†terangnya.
Bicara
sinkronisasi pengadaan barang dan jasa ini, lanjut dia, tentu harus melalui
prosedur. Apabila PD terlambat, maka berisiko terhambatnya realisasi serapan
anggaran.
Sementara
itu, Kepala Bappeda Kota Palangka Raya Akhmad Fordiansyah mengatakan, rapat
TEPRA ini dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana realisasi serapan anggaran
yang sudah dilakukan para Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan anggarannya
masing-masing.
“Sehingga
akan lebih tahu dan dimonitor capaian serapan itu. Dan berupaya sesuai dengan
target untuk capaian sampai di akhir tahun nantinya,†terangnya.
Selain
itupun, adanya rapat TEPRA ini juga dilaksanakan untuk mengetahui lebih jauh
kendala-kendala yang dihadapi PD dalam realisasi anggaran, maupun penyelesaian
pekerjaannya. Di kegiatan ini juga, lanjut dia, PD dapat memberikan solusi agar
dapat menggenjot realisasi tepat waktu dan targetnya. (ari/ami/iha/CTK)